ZONAUTARA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyatakan dukungannya terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, yang menyerukan bahwa pembangunan Indonesia harus berfokus pada kesejahteraan rakyat. Fraksi ini menilai pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menggarisbawahi bahwa pernyataan Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi dan investasi yang bukan sekadar tujuan akhir, sejalan dengan semangat konstitusi, yang menjadi pijakan PKB dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, landasan konstitusional tersebut merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan penciptaan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan demi kemakmuran rakyat.
“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Fraksi PKB juga mencatat apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I dan 5,45 persen pada semester I 2026. Pertumbuhan yang dinilai perlu dilanjutkan melalui kebijakan-kebijakan yang menjamin manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata. Selain itu, realisasi investasi tahun 2025 mencapai sekitar Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Investasi pada semester pertama 2026 mencapai sekitar Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
“Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Neng Eem menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia jangan hanya dilihat sebagai komoditas semata. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk itu, hilirisasi harus mampu membangun industri nasional yang kuat, membuka lapangan kerja, serta membangun rantai pasok domestik.
Pendapat senada juga disampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dipandang sebagai contoh belanja negara yang dapat menggerakkan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. PKB menekankan pentingnya peningkatan implementasi MBG dalam hal ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, pengawasan, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal.
Di bagian akhir, Neng Eem menegaskan bahwa Fraksi PKB MPR RI akan terus mendukung agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat. “Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB,” pungkasnya.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
