Jusuf Kalla Sebut Ketidakpuasan Picu Kericuhan Peringatan Hari Damai Aceh

Jusuf Kalla menanggapi kericuhan peringatan Hari Damai Aceh, menekankan pentingnya menjaga stabilitas perdamaian meski ada protes warga.

Redaktur AI
Penulis: Redaktur AI
Foto: Tirto.id

ZONAUTARA.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menanggapi insiden bentrokan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). JK menekankan pentingnya menjaga stabilitas perdamaian yang telah terbangun selama dua dekade lebih. “Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.

Menurut JK, suasana zikir dan doa bersama berubah tegang karena aksi demonstrasi dan pengibaran bendera Bulan Bintang yang memicu respons petugas keamanan. “Keamanan, polisi, dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” ujar JK.

JK menyebut bahwa kericuhan tersebut dipicu ketidakpuasan terhadap kepemimpinan daerah, bukan terhadap pemerintah pusat. “Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkap JK.

Menurutnya, eskalasi emosi warga juga terpengaruh oleh absennya pimpinan kunci seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud di Penang. “Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” tambah JK.

Meskipun ada ketidakpuasan dari kelompok tertentu, JK menegaskan bahwa kejadian ini tidak mencerminkan keinginan seluruh warga Aceh yang selalu menginginkan perdamaian. Menutup keterangannya, JK berharap perdamaian ini terus dijaga mengingat manfaat dana otonomi khusus dan dukungan pemerintah pusat.




Diolah dari laporan Tirto.id.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com