ZONAUTARA.com – ​Suasana hangat mewarnai acara Coffee Morning Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama para insan pers. Gubernur Sulut memanfaatkan momen tersebut untuk berbincang santai sekaligus menyampaikan berbagai dinamika pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pentingnya sinergi dengan media.
​Dalam dialog yang dilaksanakan di Graha Gubernuran, Rabu (26/8/2026), Gubernur menyampaikan bahwa masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur memerlukan strategi matang dalam mengelola APBD.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah harus jeli menetapkan skala prioritas pembangunan serta menyelesaikan kewajiban keuangan daerah secara bertahap.
​”Kita punya uang APBD yang sudah dibagi dan disetujui dalam Paripurna. Begitu ada dinamika di lapangan seperti perbaikan jalan atau penanganan bencana yang belum teranggarkan, tentu akan kita dorong melalui anggaran perubahan. Semua ada mekanismenya,” kata Gubernur Yulius Selvanus.
​Di balik padatnya agenda harian, Gubernur membagikan pengalaman uniknya dalam merespons cepat aduan masyarakat. Ia mengaku kerap melakukan “patroli” informasi melalui pesan singkat hingga larut malam untuk mengecek kendala di lapangan.
​Kebiasaan ini membuat nomor telepon pribadinya tersebar luas di tengah warga. Tak jarang, ia menerima belasan panggilan telepon dalam waktu singkat dari masyarakat maupun pihak luar.
​”Menjawab pesan atau telepon itu butuh pemikiran yang jernih agar informasi yang disampaikan tepat. Kebiasaan saya kalau sudah malam mulai mengecek laporan satu per satu. Harapannya, kalau ada keluhan warga, kita bisa langsung koordinasikan solusinya,” tuturnya diselingi tawa.
Gubernur memberikan apresiasi sekaligus masukan membangun bagi insan pers yang bertugas di wilayah Sulut. Ia mengajak para jurnalis untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menyajikan berita yang kaya akan penelusuran fakta, bukan sekadar menyalin (copy-paste) informasi.
​Ia menegaskan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Sulut sangat terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif.
Menurutnya, kritik objektif dari media merupakan bagian penting dari kontrol sosial demi mendorong perbaikan kinerja pemerintah.
​”Kami sama sekali tidak anti-koreksi. Tidak ada kebijakan yang langsung sempurna, makanya masukan itu penting. Kalau ada hal yang kurang tepat di lapangan, silakan diberitakan selama datanya benar dan terkonfirmasi. Mari kita sama-sama edukasi publik dengan informasi yang akurat,” pungkasnya.
