ZONAUTARA.com – Pada 26 Agustus 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu maksimum di Sulawesi Utara mencapai 34 derajat Celsius. Angin umumnya bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5-30 knot. Kepulauan Sitaro mendapat perhatian khusus karena potensi angin kencang.
Dalam pemutakhiran Dasarian II Agustus 2026, anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 untuk periode Juni-Juli-Agustus tercatat +2,22. BMKG mengategorikannya sebagai kejadian El Niño dengan intensitas sangat kuat dan memprediksi fenomena tersebut bertahan hingga awal 2027.
Puncak musim kemarau di berbagai Zona Musim Sulawesi Utara diperkirakan jatuh pada Agustus dan September, dengan durasi musim kemarau antara tiga hingga sembilan bulan.
Bagi Zonautara.com, angka-angka tersebut menjadi penting bukan hanya karena menunjukkan apa yang sedang terjadi di atmosfer. Pertanyaan yang lebih dekat dengan kerja jurnalistik kami adalah: apa yang terjadi terhadap manusia ketika kondisi itu berlangsung berbulan-bulan?
Siapa yang paling cepat kehilangan pendapatan ketika laut tidak bisa dilayari? Siapa yang membayar air ketika mata air mengering? Siapa yang menanggung utang ketika padi gagal dipanen?
Pertanyaan lainnya adalah, bagaimana perempuan membagi air yang semakin sedikit untuk memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan anak? Apa yang terjadi kepada lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, petani gurem, buruh, dan keluarga nelayan ketika sebuah bencana datang sementara mereka tidak memiliki tabungan untuk memulai kembali?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membawa tim Zonautara.com turun ke lapangan sepanjang Agustus 2026.
Lima daerah, bukan seluruh Sulawesi Utara
Kami harus sejak awal mengakui keterbatasan liputan ini.
Sebagai redaksi lokal dengan sumber daya yang terbatas, Zonautara.com tidak memiliki kemampuan mengirim tim untuk meliput seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara secara bersamaan.
Karena itu, kami memilih lima wilayah: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Pemilihan lima wilayah tersebut bukan berarti daerah lain lebih aman dari dampak perubahan iklim. Bukan pula berarti persoalan yang kami temukan dapat secara otomatis dianggap mewakili seluruh Sulawesi Utara.
Kelima daerah itu kami gunakan sebagai jendela untuk melihat bagaimana tekanan iklim bekerja pada bentang kehidupan yang berbeda.
Di Bolaang Mongondow terdapat wilayah pertanian dan peternakan yang amat bergantung pada ketersediaan air. Di Bolaang Mongondow Selatan, gunung, sungai, permukiman pesisir dan Teluk Tomini bertemu dalam ruang yang sempit.
Bitung memperlihatkan ketergantungan sebuah kota industri perikanan terhadap laut. Kotamobagu menunjukkan risiko di ruang perkotaan padat. Sedangkan Sitaro memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan di pulau-pulau kecil ketika sumber air tawar sangat terbatas.
Perbedaan itulah yang ingin kami lihat dari dekat.
Hasilnya menunjukkan bahwa satu kondisi iklim yang sama tidak pernah menghasilkan beban yang sama bagi setiap orang.
Ketika angka berubah menjadi kehidupan
Di Bolaang Mongondow, data Dinas Pertanian yang diolah Zonautara.com menunjukkan sedikitnya 328,5 hektare tanaman padi dan jagung telah mengalami puso akibat kekeringan 2026.
Di balik angka itu terdapat petani seperti Puti Hati Paropo di Desa Babo, yang melihat sawahnya mengering lalu mencoba mempertahankan pendapatan keluarga dengan menanam semangka.
Di Bolaang Mongondow Selatan, masalahnya bahkan memiliki dua wajah. Kemarau mengganggu pertanian dan melaut, tetapi ketika hujan besar datang, permukiman pesisir kembali menghadapi banjir.
Catatan DIBI BNPB yang dihimpun dalam liputan kami menunjukkan 28.097 rumah pernah tercatat terendam akibat bencana di kabupaten itu. Nelayan di Ilomata dan Dudepo, sementara itu, mengatakan mereka harus menjangkau puluhan mil lebih jauh ke laut untuk mencari ikan.
Di Bitung, risiko laut tidak berhenti ketika kapal bersandar, tapi berdampak hingga ke dapur rumah tangga nelayan gurem.
Ketika badai selatan membuat kapal nelayan tertahan, pendapatan keluarga ikut berhenti. Martini Mundok, istri nelayan di Wangurer, menggambarkan jalan keluar yang tersedia bagi keluarganya dengan kalimat pendek: “Tambah utang. Hanya itu pelarian.”
Di Kotamobagu, persoalannya berbeda. Hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat berubah menjadi genangan di kawasan padat. Di Kelurahan Gogagoman, liputan kami mencatat genangan dapat mencapai 30 hingga 60 sentimeter, bertemu dengan persoalan drainase dan semakin terbatasnya ruang terbuka.
Sementara di Pulau Siau, Sitaro, air justru menjadi barang yang harus dihitung liter demi liter. Warga membeli air, memikul galon melewati lereng, menggunakan air payau untuk mencuci, bahkan mandi di laut agar persediaan air tawar dapat disimpan untuk memasak dan kebutuhan anak.
Salah satu keluarga yang kami temui mengeluarkan sekitar Rp420 ribu sebulan untuk membeli 60 galon air berukuran 25 liter.
Cerita-cerita tersebut menjelaskan mengapa kami memilih tema ini.
Krisis iklim tidak datang ke masyarakat yang berdiri pada garis start yang sama.
Keluarga yang memiliki tabungan dapat membeli air. Petani dengan modal lebih besar mungkin mampu mengebor sumur atau mengoperasikan pompa lebih lama.
Sementara pemilik kapal besar dapat memiliki teknologi navigasi dan armada yang lebih kuat menghadapi gelombang. Rumah tangga dengan penghasilan tetap memiliki ruang lebih besar untuk menunggu keadaan membaik.
Sebaliknya, bagi mereka yang hidup dari pendapatan harian, satu minggu tanpa melaut atau satu musim tanpa panen dapat menjadi utang berbulan-bulan.
Data makro bahkan dapat menyembunyikan ketimpangan tersebut. Dalam laporan utama serial ini, data DIBI BNPB periode 2008-2026 mencatat 461 kejadian bencana hidrometeorologi di Sulawesi Utara.
Pada saat yang sama, angka kemiskinan tingkat provinsi sebesar 6,71 persen terlihat jauh lebih baik dibanding Bolsel yang mencapai 10,52 persen maupun Sitaro 8,32 persen.
Artinya, bencana yang sama bertemu dengan kemampuan bertahan yang berbeda.
Bukan menyalahkan iklim untuk segalanya
Ada batas penting lain dalam serial ini.
Kami tidak hendak mengatakan bahwa setiap banjir, setiap gagal panen, setiap gelombang tinggi, atau setiap kekeringan yang kami temui terjadi semata-mata karena perubahan iklim.
El Niño sendiri merupakan bagian dari variabilitas iklim alami. Fenomena itu tidak dapat begitu saja disamakan dengan perubahan iklim jangka panjang.
Namun sebuah bahaya berubah menjadi bencana ketika bertemu dengan paparan dan kerentanan.
Kemarau akan terasa berbeda ketika jaringan irigasi tidak menjangkau sawah. Hujan ekstim menjadi jauh lebih merusak ketika sungai mengalami sedimentasi dan permukiman berdiri di wilayah rendah.
Kekeringan menjadi krisis rumah tangga ketika jaringan air bersih tidak bekerja. Gelombang tinggi berubah menjadi krisis pangan keluarga ketika nelayan tidak memiliki jaring pengaman pendapatan.
Itulah sebabnya serial ini tidak berhenti pada cuaca.
Kami juga menelusuri infrastruktur, tata ruang, distribusi informasi cuaca, perlindungan petani dan nelayan, kesehatan, kemiskinan, kerja perawatan perempuan, hingga kesiapan pemerintah menghadapi kebutuhan kelompok rentan.
Sebab pada akhirnya, persoalan yang hendak kami laporkan bukan hanya tentang seberapa panas bumi menjadi, tetapi juga siapa yang harus membayar akibatnya.
Mendengar mereka yang jarang masuk statistik
Dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Agustus 2026, BMKG merekomendasikan pemerintah daerah mengaktifkan kesiapsiagaan karhutla, mengaudit irigasi dan embung, menyiapkan anggaran bantuan air bersih, serta memonitor stok pangan.
Untuk sektor pertanian, padi ditempatkan sebagai komoditas dengan kebutuhan air dan risiko kemarau yang tinggi. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa risiko sudah diketahui.
Yang ingin diperiksa melalui serial ini adalah seberapa jauh pengetahuan, program, anggaran, infrastruktur, dan sistem peringatan itu benar-benar sampai kepada orang-orang yang membutuhkan.
Karena dalam perjalanan liputan ini kami menemukan sesuatu yang berulang: kerugian terbesar sering tidak tercatat dalam tabel mana pun.
Hari ketika seorang nelayan tidak memperoleh upah. Uang tambahan untuk membeli satu galon air. Bensin yang dihabiskan petani untuk menghidupkan pompa.
Utang beras kepada pemilik kapal. Waktu perempuan yang habis mencari dan membagi air. Kecemasan seorang ibu ketika suaminya belum pulang dari laut. Rasa takut warga setiap kali sungai kembali bergemuruh.
Serial liputan mendalam Zonautara.com ini adalah usaha terbatas untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman tersebut.
Kami tidak datang membawa potret lengkap Sulawesi Utara. Keterbatasan sumber daya membuat kami hanya mampu berada di lima daerah.
Tetapi dari Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bitung, Kotamobagu hingga Kepulauan Sitaro, kami menemukan satu pertanyaan yang sama-sama mendesak:
Ketika iklim semakin sulit diprediksi dan risiko semakin besar, apakah mereka yang paling sedikit memiliki kemampuan untuk melindungi diri akan kembali dibiarkan menanggung beban paling berat sendirian?
Pertanyaan itulah yang menjadi alasan kami melakukan liputan ini, dengan membaca secara lengkap melaui 10 tulisan berikut ini:
- Sulawesi Utara: Tagihan Iklim Bagi Warga Rentan
- Ketika Rerata Menutupi Krisis: Potret Ketimpangan Iklim Sulawesi Utara
- Ketika Risiko Laut Berlabuh di Rumah Nelayan Tuna di Bitung
- Kisah Kelompok Rentan Bolaang Mongondow Selatan Menantang Krisis Iklim
- Bagaimana Mitigasi Iklim di Pulau Vulkanik Siau Kepulauan Sitaro
- Beban Perempuan di Tengah Krisis Iklim Sulawesi Utara
- Petani Bolaang Mongondow: Di Antara Banjir dan Kemarau
- Iklim Yang Berubah, Manusia Yang Menanggung Beban
- Menagih Keberpihakan Adaptasi Iklim Bagi Kelompok Rentan
- Foto Story: Ketika Air Menjauh
