ZONAUTARA.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyoroti urgensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di kawasan perbatasan negara dengan menekankan integrasi aspek keamanan, kedaulatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Makhruzi menegaskan bahwa PPKT merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional dan pengelolaannya harus mempertimbangkan karakteristik wilayah serta kebutuhan pembangunan masing-masing pulau. “Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Pengelolaannya perlu memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan negara sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa BNPP membedakan karakteristik PPKT berdasarkan kondisi kependudukannya. Pada PPKT yang tidak berpenduduk, prioritas adalah penjagaan kedaulatan dan keutuhan wilayah melalui infrastruktur seperti Pos Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (PAMPUTER) dan pos TNI AL. Sedangkan, PPKT berpenduduk memerlukan pendekatan yang memadukan aspek keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan melalui layanan dasar dan pengembangan aktivitas masyarakat.
Pada PPKT tidak berpenduduk, pengamanan difokuskan pada keberadaan infrastruktur untuk menghadapi abrasi dan perubahan lingkungan, termasuk sarana pertahanan non-alutsista seperti tanggul penahan abrasi. Sebaliknya, PPKT berpenduduk menghadapi tantangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang dapat menyebabkan perpindahan penduduk ke pulau induk.
Dari sisi pendanaan, BNPP menekankan pentingnya dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan strategis nasional di PPKT, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal di daerah kepulauan. Makhruzi mendorong kementerian/lembaga anggota BNPP untuk menyesuaikan program dan alokasi anggaran yang mendukung kebutuhan PPKT.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
