ZONAUTARA.com – Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan sektor perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa, sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong hilirisasi produk perkebunan di dalam negeri.
Pesan dan direktif Presiden tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan saat mewakili Presiden RI dalam perayaan International Coconut Community (ICC) di Manado, Sulawesi Utara.
Dalam perhelatan bertema “Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods” tersebut, Menko Pangan menegaskan pemerintah kini mengalihkan perhatian ke sektor perkebunan rakyat, setelah selama ini lebih banyak berfokus pada pengembangan perkebunan skala besar.
“Sektor perkebunan menjadi direktif Bapak Presiden langsung untuk dikembangkan. Selama ini yang kita kembangkan adalah kebun-kebun besar. Namun, di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, kita mulai memfokuskan perkebunan rakyat, antara lain kelapa, kopi, dan cengkih,” ujar Menko Pangan saat membuka World Coconut Day di Manado, Kamis (8/10/2026).
Kebijakan pengembangan kelapa tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Pengembangannya bertumpu pada dua pilar utama, yaitu ketahanan pangan dan hilirisasi nasional.
Untuk mengawal ekosistem perkelapaan dari hulu hingga hilir, pemerintah melibatkan lintas kementerian dan lembaga teknis.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan bertugas mengoordinasikan kebijakan antarsektor pangan dan perkebunan.
Sementara Kementerian Pertanian diarahkan untuk berfokus pada perbaikan sektor hulu, peningkatan produksi, serta penyediaan bibit unggul. Di sisi hilir, pemerintah mendorong pengembangan industri olahan bernilai tambah tinggi di dalam negeri, termasuk dukungan investasi dan pendanaan strategis.
Menko Pangan juga menyoroti sejumlah tantangan mendasar yang dihadapi sektor perkelapaan nasional saat ini. Di sektor hulu, mayoritas tanaman kelapa milik rakyat sudah berumur tua dengan ketinggian mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut dinilai turut menyebabkan penurunan produktivitas.
Sementara di sektor hilir, permintaan kelapa bulat dari pasar internasional seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam mengalami lonjakan signifikan. Kondisi ini memicu kenaikan harga kelapa bulat di tingkat lokal, tetapi di sisi lain menyebabkan keterbatasan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri.
Petani yang masih mengandalkan penjualan kopra mentah juga sering dihadapkan pada harga yang relatif rendah, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogram.
“Percepatan peningkatan daya saing produk perkebunan, termasuk hilirisasinya, menjadi fokus utama. Nilai tambah dari pengolahan kelapa harus bisa dinikmati di dalam negeri,” katanya.
Pengalihan dana sawit hingga peremajaan bibit
Guna mengatasi persoalan dari hulu hingga hilir tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah. Pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan dialihkan ke bawah Kemenko Pangan.
Sebagian alokasi dana pungutan sawit tersebut nantinya ditujukan untuk membiayai riset varietas unggul dan pengembangan hilirisasi kelapa.
Pemerintah juga mengalokasikan perluasan kawasan kelapa baru seluas 51.721 hektare pada 2027. Kawasan tersebut tersebar di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Pemerintah bekerja sama dengan akademisi dan pelaku usaha untuk menyiapkan lahan pembibitan seluas 200 hektare di Lampung. Fokusnya mengembangkan varietas genjah yang mampu berbuah dalam waktu tiga tahun, lebih cepat dibandingkan varietas lokal atau kelapa dalam yang membutuhkan waktu hingga enam sampai tujuh tahun.
Melalui forum ICC, pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara anggota memperkuat kerja sama internasional di bidang riset, teknologi perbenihan, pengolahan hilir, hingga pembukaan akses pasar global.
“Perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi. Kerja sama riset dan teknologi sangat penting demi menciptakan sektor kelapa global yang berkelanjutan serta mampu menyejahterakan para petani,” pungkasnya.
