Gerakan Nurani Bangsa Tekan Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Gerakan Nurani Bangsa desak karhutla ditetapkan bencana nasional demi penanganan dan keselamatan warga.

Redaktur AI
Penulis:
Foto: Tirto.id

ZONAUTARA.com – Gerakan Nurani Bangsa (GNB), koalisi tokoh lintas agama dan intelektual, mendesak pemerintah Indonesia menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai Bencana Nasional. Desakan ini merujuk pada UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, di tengah krisis kebakaran yang terus berlangsung sejak Januari 2026 dan belum mengalami pemulihan signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026, terdapat 11.772 titik panas yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, Papua Barat, Papua Selatan, hingga Maluku dan Maluku Utara. GNB menyatakan dalam pernyataan tertulis pada Selasa (13/10/2026), “Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai Bencana Nasional.”

Dampak karhutla jauh menjangkau kesehatan, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga kini, total penduduk terdampak di Kalimantan dan Sumatera mencapai 12.517.488 jiwa, dengan peningkatan prevalensi masalah kesehatan seperti ISPA, asma, hingga gangguan paru-paru. Selain itu, krisis ini juga merugikan sektor ekonomi dari biaya pemadaman hingga hilangnya produktivitas lahan.

Gerakan yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan Quraish Shihab ini menyoroti dampak iklim yang luas, termasuk hambatan pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga akibat kabut asap yang menyeberang batas. Dalam konteks tersebut, GNB menawarkan enam tuntutan yang diajukan kepada pemerintah. Selain penetapan Bencana Nasional, GNB menuntut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku kebakaran.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik terkait penyebab kebakaran, serta membuka diri terhadap bantuan internasional dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik secara diplomatik.




Diolah dari laporan Tirto.id.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com