ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencairkan rapel selisih gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) secara bertahap pada Jumat (30/10). Pembayaran ini dilakukan setelah anggaran penyesuaian upah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa proses administrasi pencairan terus berjalan. Hingga Kamis (29/10) pukul 17.00 WIB, sebanyak 3.643 revisi Surat Penyediaan Dana (SPD) telah diterbitkan. “Pembayaran rapel selisih gaji diperkirakan mulai dilakukan hari ini secara bertahap. Kami terus mengupayakan agar proses administratif ini segera tuntas,” ujar Chico dalam keterangannya, Jumat (30/10).
Namun demikian, proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) masih berlangsung. Pemerintah harus menyelesaikan input data dan penyesuaian perhitungan pajak melalui aplikasi e-PJLP yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta.
Rapel tersebut berfungsi sebagai penyesuaian upah PJLP dari UMP 2025 ke UMP 2026. Dalam penyusunan APBD 2026 pada 2025, penganggaran upah masih menggunakan standar UMP tahun sebelumnya karena besaran UMP 2026 belum ditetapkan.
UMP DKI Jakarta 2026 dipatok sekitar Rp5,7 juta, naik dari Rp5,3 juta pada 2025. Selisih upah ini menjadi dasar pembayaran rapel yang dihitung sejak Januari 2026. Pencairan mulai memasuki tahap pelaksanaan dan Pemprov DKI Jakarta masih menyelesaikan penerbitan dokumen pembayaran agar hak para PJLP dapat diterima secara bertahap.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
