Tagihan Karhutla 2026 hingga Rp565 triliun, dari hutan terbakar sampai biaya berobat

ZONAUTARA.com – Dari Papua Selatan hingga Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 meninggalkan jejak yang lebih panjang daripada garis hitam di peta wilayah terbakar. Ketika api merambat, aset lingkungan rusak dan kegiatan ekonomi terganggu. Ketika asap menyebar, ongkos pengobatan serta pendapatan yang hilang menambah tagihan yang tidak selalu terlihat dalam laporan penanggulangan bencana.

Berapa besar tagihan itu? Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan gabungan biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla, berpotensi mencapai Rp359,58 triliun pada skenario rendah dan Rp565,03 triliun pada skenario tinggi. Estimasi itu termuat dalam kajian Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan, yang ditulis Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara serta dipublikasikan pada 2 November 2026.

Perhitungannya menggunakan data kumulatif kebakaran yang diakses hingga 20 Oktober 2026, bukan rekap akhir tahun. CELIOS menghitung Rp340,38 triliun sebagai potensi kerugian ekonomi dari aset dan kegiatan usaha. Selanjutnya, biaya kesehatan diperkirakan Rp19,20 triliun bila hanya memakai kelompok yang berpotensi terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), atau Rp224,65 triliun jika kelompok yang mengalami gejala juga dimasukkan.

Dua cara menghitung beban kesehatan itulah yang membentuk rentang keseluruhan. Angka tertinggi bukan penjumlahan semua skenario, dan bukan uang yang telah terbukti seluruhnya keluar dari kas negara. Ini adalah hasil pemodelan yang mencoba menunjukkan seberapa luas konsekuensi ketika kebakaran tidak berhenti pada batas administratif daerah yang terbakar.

Api bergerak ke luar peta kebakaran lama

Laporan CELIOS mencatat 1,92 juta hektare hutan dan lahan terbakar di Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2026. Papua Selatan menempati urutan pertama dengan 319.119,68 hektare, melampaui Kalimantan Barat yang mencapai 277.127,29 hektare. Berikutnya Nusa Tenggara Timur, 223.192,97 hektare; Kalimantan Tengah, 220.329,68 hektare; dan Sumatera Selatan, 170.775,03 hektare.

Sebaran itu memperlihatkan wajah kebakaran yang tidak sama persis dengan krisis gambut 2015 atau 2019. Kawasan di Kalimantan dan Sumatera tetap terbakar luas, tetapi wilayah timur Indonesia masuk kelompok paling terdampak. Nusa Tenggara Timur berada di urutan ketiga, sedangkan Jawa Timur masuk tujuh besar dengan 113.975,91 hektare. Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan juga muncul dalam daftar 15 provinsi dengan luas terbakar terbesar.

Menurut kajian tersebut, sepuluh provinsi teratas menyumbang sekitar 86 persen dari luas terbakar nasional. Tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, menyumbang sekitar sepertiga luas kebakaran. Angka-angka ini menunjukkan dua keadaan berlangsung bersamaan: kawasan bergambut masih menghadapi tekanan, sementara kebakaran di lahan kering dan savana juga menuntut perhatian.

CELIOS menilai tingginya luas kebakaran di Papua Selatan memerlukan investigasi lebih lanjut, termasuk untuk menguji kemungkinan kaitan dengan proyek strategis nasional (PSN). Pernyataan itu perlu dibaca sebagai seruan investigasi, bukan bukti bahwa proyek tertentu telah menyebabkan kebakaran. Untuk menetapkan penyebab api, dibutuhkan penelusuran peristiwa, citra satelit yang tepat waktu, konsesi, jenis tutupan lahan, serta keterangan warga dan otoritas di lokasi.

Perbedaan lokasi kebakaran juga memengaruhi cara membaca dampaknya. Satu hektare yang terbakar di lahan pertanian, hutan produksi, atau kawasan dengan penduduk padat tidak otomatis menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang sama. Besar dampak ditentukan oleh jenis aset, hubungan kegiatan usaha dengan daerah lain, luas paparan asap, serta jumlah orang yang menghirup udara tercemar.

Karena itu, pemeringkatan luas terbakar tidak dapat dipakai begitu saja sebagai pemeringkatan biaya kesehatan. Hubungan antara api, kegiatan ekonomi, dan paparan asap justru menghasilkan beberapa peta kerugian yang berbeda.

Papua menanggung pukulan ekonomi terbesar

Dari seluruh wilayah yang dimodelkan CELIOS, kelompok Papua menghadapi potensi dampak ekonomi paling besar, yakni Rp59,43 triliun. Kalimantan Barat menyusul dengan Rp41,91 triliun, Kalimantan Tengah Rp32,89 triliun, dan Nusa Tenggara Timur Rp31,33 triliun. Sumatera Selatan berada tidak jauh di bawahnya, dengan dampak sekitar Rp29,08 triliun.

Ada catatan penting pada nama Papua dalam tabel kerugian ekonomi. Kategori tersebut merupakan gabungan Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, bukan hanya Provinsi Papua yang sekarang dikenal dalam pembagian administratif. Sementara Papua Barat ditampilkan terpisah. Pembaca yang membandingkannya dengan tabel luas kebakaran atau kesehatan harus memperhitungkan perbedaan satuan wilayah ini.

Dalam besaran rupiah, daerah berpenduduk atau berekonomi besar bisa menempati posisi tinggi. Tetapi ketika biaya dibandingkan dengan ukuran ekonomi masing-masing wilayah, tekanan pada daerah tertentu tampak lebih ekstrem. Untuk Papua gabungan, dampak model tersebut setara 40,60 persen nilai produk domestik regional bruto (PDRB) acuan. Nusa Tenggara Timur mencapai 36,16 persen, Kalimantan Barat 31,97 persen, dan Kalimantan Tengah 28,26 persen.

Persentase itu bukan laporan bahwa PDRB riil daerah-daerah tersebut telah jatuh sebesar angka yang sama pada 2026. Yang dibandingkan CELIOS ialah nilai kerugian hasil model dengan PDRB awal dalam kerangka penghitungan. Perbedaan ini mendasar: nilai ekonomi aset hutan dan restorasi dapat mencerminkan kerugian lintas tahun, sedangkan PDRB mengukur nilai tambah ekonomi pada suatu periode.

Dampak yang relatif besar pada Nusa Tenggara Timur memperlihatkan mengapa kebakaran di Indonesia timur tidak cukup diperlakukan sebagai kejadian yang jauh dari pusat perekonomian nasional. PDRB daerah yang lebih kecil membuat pukulan akibat hilangnya aset atau terhambatnya kegiatan usaha tampak lebih berat dibandingkan daerah dengan kapasitas ekonomi besar.

Dampak itu juga bukan semata-mata berarti seluruh uang hilang di titik api. Model CELIOS menghitung gangguan pada jaringan produksi dan konsumsi. Ketika bahan baku atau aktivitas dari satu wilayah terhambat, daerah lain dapat ikut mengalami penurunan kegiatan karena saling bergantung dalam rantai pasok.

Api di hutan, kerugian merambat ke toko dan bank

Sekitar Rp262,33 triliun, atau 77,1 persen dari total potensi kerugian ekonomi nasional, berada pada sektor kehutanan dan penebangan kayu. Porsi yang sangat besar ini dipengaruhi cara kajian menilai hilangnya aset tegakan hutan dan biaya pemulihan lahan, bukan sekadar nilai kayu yang tidak dapat diproduksi selama satu tahun.

Angka tersebut bahkan lebih besar daripada PDB awal sektor kehutanan yang dicantumkan dalam model, sekitar Rp98,48 triliun. Ketimpangan ini tidak otomatis berarti produksi kehutanan turun lebih dari 100 persen dalam satu tahun. Penilaiannya melibatkan kerusakan aset dan restorasi, sehingga lebih luas daripada ukuran produksi tahunan yang dipakai sebagai pembanding.

Di luar kehutanan, CELIOS menghitung Rp78,05 triliun potensi kerugian pada sektor lain. Perdagangan besar dan eceran, termasuk perdagangan kendaraan, berada pada urutan pertama sektor nonkehutanan dengan Rp18,20 triliun. Pertambangan menyusul sekitar Rp11,00 triliun, industri pengolahan selain makanan dan minuman Rp9,88 triliun, jasa keuangan Rp8,46 triliun, serta angkutan dan pergudangan Rp6,94 triliun.

Perdagangan dapat terdampak ketika aliran komoditas tersendat, pembelian warga menurun, atau mobilitas masyarakat dibatasi oleh asap. Industri pengolahan menghadapi risiko pasokan dan distribusi. Usaha transportasi dapat menanggung gangguan perjalanan dan pengiriman. Dalam sektor keuangan, CELIOS memodelkan potensi tekanan pada kualitas pinjaman, kebutuhan pencadangan, dan restrukturisasi kredit di wilayah terdampak.

Sektor pertanian dalam arti luas juga tidak luput. Kelompok tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan diperkirakan kehilangan sekitar Rp2,45 triliun. Porsi terbesar berasal dari perkebunan, sekitar Rp1,21 triliun, diikuti tanaman pangan sekitar Rp0,64 triliun. Di balik kategori itu terdapat risiko berkurangnya penghasilan petani, pekerja kebun, pedagang hasil panen, dan keluarga yang mengandalkan usaha mereka.

Kerugian pada sektor-sektor tersebut menjelaskan alasan dampak karhutla tidak berakhir ketika api dipadamkan. Lahan yang rusak membutuhkan pemulihan, tetapi pelaku usaha juga perlu memulihkan pasokan, pasar, modal kerja, serta pendapatan yang selama masa gangguan tidak dapat diperoleh kembali sepenuhnya.

Daerah yang tidak berada di pusat api ikut kehilangan pajak

Ada lapisan kerugian lain yang menyentuh kemampuan pemerintah daerah melayani warganya. CELIOS memperkirakan potensi penerimaan pajak bersih daerah berkurang Rp4,06 triliun, setara 0,71 persen dari basis pajak bersih dalam model. Kerugian pajak ini muncul dari aktivitas ekonomi yang melemah dan biaya penanganan kebakaran yang mengalihkan sumber daya.

Menariknya, kehilangan penerimaan terbesar tidak terjadi di Papua Selatan, tempat luas kebakaran paling tinggi. Jawa Timur diperkirakan kehilangan Rp981,51 miliar, diikuti DKI Jakarta Rp734,76 miliar dan Kalimantan Timur Rp446,55 miliar. Dalam tabel, Papua gabungan menghadapi potensi kehilangan Rp390,04 miliar, sedangkan Jawa Barat Rp354,18 miliar.

Peta pajak menonjolkan pengaruh keterkaitan antardaerah. Aktivitas industri, perdagangan, pembiayaan, atau distribusi yang berhubungan dengan komoditas dari kawasan terdampak dapat terganggu meskipun kegiatan usaha tersebut berada ratusan hingga ribuan kilometer dari lokasi kebakaran. Pemerintah di pusat kegiatan ekonomi dengan demikian ikut berisiko kehilangan potensi penerimaan.

Dalam tabel CELIOS terdapat pula beberapa wilayah dengan perubahan pajak bersih bertanda positif, seperti Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Perhitungan nasional tetap menunjukkan penurunan bersih. Grafik ini secara khusus menampilkan daerah dengan proyeksi penurunan, bukan mengubah seluruh variasi hasil model menjadi kerugian.

Pajak yang berpotensi hilang sebaiknya tidak langsung ditambahkan sekali lagi ke total Rp340,38 triliun. Dalam artikel ini, keduanya dipisahkan karena kajian memperlakukan kehilangan pajak sebagai konsekuensi fiskal dari guncangan ekonomi, sementara kerugian output dan aset sudah menjadi komponen penghitungan ekonomi utama.

Bagi pemerintah daerah yang sedang menghadapi keterbatasan anggaran, kehilangan penerimaan berarti ruang untuk membiayai layanan dasar, pemulihan, dan pencegahan kebakaran dapat semakin sempit. CELIOS memperkirakan perlambatan ekonomi daerah berpotensi terasa hingga dua tahun, tetapi proyeksi itu masih membutuhkan pengujian berdasarkan perkembangan kebakaran dan aktivitas ekonomi setelah periode data kajian.

Asap menjadi ancaman kesehatan yang terukur

Kerugian dalam rupiah tidak sepenuhnya menangkap beratnya bencana bagi warga yang menghirup asap. Pada 29 Oktober 2026, lembaga riset kualitas udara Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menerbitkan analisis yang memperkirakan 3.560 kematian terkait paparan asap karhutla selama September saja. CREA memisahkan estimasi tersebut dari sekitar 1.750 kematian yang dikaitkan dengan polusi udara nonkebakaran pada bulan yang sama.

Menurut CREA, pada puncak paparan September, sekitar 57,8 juta orang menghirup udara dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya, naik sekitar 40 persen dibandingkan puncak Agustus. Di Kalimantan, jumlah warga yang terpapar kualitas udara kategori berbahaya pada hari-hari terburuk meningkat dari 2,8 juta menjadi 6,4 juta orang. Ini adalah hasil estimasi paparan dan dampak kesehatan dalam analisis CREA, bukan pencatatan satu per satu seluruh orang yang terpapar.

Laporan CELIOS mengutip temuan tersebut untuk menjelaskan dimensi kesehatan yang berjalan bersamaan dengan kerusakan ekonomi. ISPA dapat menimbulkan biaya pemeriksaan, obat, konsultasi, rawat inap, serta biaya di luar fasilitas kesehatan. Ketika pasien atau anggota keluarga harus berhenti bekerja untuk berobat atau mendampingi, biaya tidak langsung pun muncul.

CELIOS menggunakan dua komponen itu untuk mengestimasi beban kesehatan: biaya langsung berupa pelayanan medis dan biaya tidak langsung berupa hilangnya produktivitas atau pendapatan. Dalam rujukan yang dipakainya, terdapat variasi besar biaya per kasus menurut jenis layanan, sehingga hasil agregat sangat sensitif terhadap asumsi berapa banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan.

Tidak semua warga yang batuk, demam, atau mengalami gangguan pernapasan akan menemui tenaga kesehatan. Jarak ke fasilitas, ongkos berobat, dan keputusan keluarga dapat memengaruhi jumlah diagnosis yang tercatat. Di sinilah CELIOS memisahkan penghitungan menjadi dua skenario, alih-alih menyajikan satu angka pasti.

Dua skenario, selisih biaya lebih dari Rp205 triliun

Skenario pertama hanya memakai kelompok masyarakat yang berpotensi terdiagnosis ISPA. Berdasarkan prevalensi dalam Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan asumsi kenaikan 78 persen yang dirujuk CELIOS dari informasi Kementerian Kesehatan pada 2026, jumlahnya diperkirakan 3.579.330 orang. Biaya kesehatan seluruh kelompok itu mencapai Rp19,20 triliun: Rp14,32 triliun biaya langsung dan Rp4,87 triliun biaya tidak langsung. Perbedaan satu perseratus pada penjumlahan angka yang ditampilkan berasal dari pembulatan dalam tabel sumber.

Skenario kedua memasukkan kelompok yang terdiagnosis maupun hanya menunjukkan gejala ISPA. Dengan asumsi kenaikan yang sama, jumlahnya menjadi 41.888.668 orang, sedangkan biaya kesehatan mencapai Rp224,65 triliun. Biaya langsungnya Rp167,62 triliun dan biaya tidak langsung Rp57,03 triliun. Selisih total antara dua skenario itu Rp205,45 triliun.

Pemisahan ini mengubah skala persoalan yang terlihat. Jika hanya melihat diagnosis, sebagian warga yang sakit tetapi tidak memperoleh pemeriksaan mungkin tidak terbaca. Sebaliknya, jika seluruh kelompok bergejala diperhitungkan, model menangkap cakupan potensi beban yang lebih luas, tetapi tidak boleh dianggap sebagai konfirmasi klinis bahwa seluruh kasus tersebut disebabkan oleh asap karhutla.

Kenaikan prevalensi 78 persen dipakai sebagai asumsi perhitungan yang sama di seluruh wilayah cakupan. Pada kenyataannya, tingkat paparan asap, faktor penyebab ISPA lain, kemampuan akses layanan, dan tingkat kejadian penyakit dasar berbeda antardaerah. Angka proyeksi karena itu bukan pengganti surveilans pasien, pengukuran kualitas udara setempat, ataupun kajian atribusi kesehatan yang mengisolasi pengaruh karhutla dari faktor lain.

Dari sisi cakupan, model kesehatan CELIOS menggunakan populasi 121.287.148 orang pada 32 wilayah provinsi, bukan seluruh penduduk Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali dikeluarkan dari penghitungan. Untuk Jawa Timur, populasi yang dihitung hanya empat kabupaten sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang.

Sulawesi Selatan masuk puncak tagihan kesehatan

Peringkat biaya kesehatan berbeda jauh dari peta luas lahan terbakar. Dalam skenario yang memasukkan diagnosis dan gejala, Sumatera Utara menempati urutan pertama dengan Rp22,75 triliun, disusul Sulawesi Selatan Rp21,74 triliun dan Nusa Tenggara Barat Rp18,44 triliun. Jawa Timur, untuk empat kabupaten yang dihitung, berada di urutan keempat dengan Rp14,37 triliun.

Di Sulawesi Selatan, potensi kelompok terdiagnosis dan bergejala dalam model mencapai 4.053.862 orang. Padahal luas terbakar provinsi itu dalam daftar CELIOS sekitar 31.442 hektare, jauh di bawah Papua Selatan ataupun Kalimantan Barat. Perbedaan ini menunjukkan betapa kuatnya jumlah penduduk dan prevalensi ISPA dasar memengaruhi simulasi biaya kesehatan, bukan membuktikan bahwa setiap kasus berawal dari api di dalam wilayah provinsi.

Sulawesi Utara pun memiliki angka yang perlu mendapat perhatian. CELIOS memperkirakan 914.736 orang berpotensi termasuk kelompok terdiagnosis dan bergejala, dengan biaya kesehatan Rp4,91 triliun. Untuk skenario terdiagnosis saja, angka Sulawesi Utara adalah 60.671 orang, dengan biaya Rp0,33 triliun. Di Gorontalo, model menghasilkan 319.096 orang dalam kelompok lebih luas dengan biaya Rp1,71 triliun, sementara skenario diagnosis menghasilkan 10.428 orang dan biaya Rp0,06 triliun.

Di wilayah lain, model menghasilkan gambaran berbeda. Papua Tengah mencatat biaya tertinggi dalam skenario diagnosis saja, yakni Rp2,48 triliun dengan 463.219 orang berpotensi terdiagnosis. Ini terkait prevalensi ISPA yang sudah tinggi dalam basis data 2023. Ketika gejala diperhitungkan, peringkat Papua Tengah turun karena daerah berpenduduk lebih besar mengumpulkan estimasi jumlah orang yang lebih banyak.

Dari sudut pemberitaan, data ini sebaiknya dipakai sebagai petunjuk awal untuk menguji kesiapan layanan kesehatan dan mencari bukti setempat. Reporter masih perlu memeriksa data kunjungan puskesmas, rawat inap, stok obat, pelayanan BPJS, serta pengukuran partikulat di titik-titik permukiman. Estimasi nasional tidak dapat menggantikan pengalaman pasien maupun catatan klinis dari fasilitas kesehatan daerah.

Mengapa angka kerugian tidak boleh dibaca sebagai uang yang sudah hilang

Ada tiga batas utama yang perlu dipahami ketika menggunakan hasil CELIOS. Pertama, luas terbakar adalah data kumulatif hingga tanggal akses, sedangkan biaya ekonomi dan kesehatan merupakan hasil estimasi. Perbedaan jenis informasi ini membuat sebuah angka area tidak dapat diterjemahkan secara mekanis menjadi sejumlah pasien atau rupiah tertentu.

Kedua, metode yang dipakai menggabungkan model Interregional Input-Output (IRIO) untuk membaca hubungan kegiatan ekonomi antarsektor dan antardaerah, serta penghitungan biaya kesehatan dari prevalensi ISPA dan komponen biaya medis maupun produktivitas. Model IRIO menghitung bagaimana gangguan dari satu sektor atau wilayah menjalar ke aktivitas lainnya. Hasilnya bergantung pada struktur ekonomi acuan serta besaran guncangan yang dimasukkan.

Ketiga, satuan wilayah antarbagian kajian tidak sepenuhnya identik. Kerugian ekonomi menggabungkan empat provinsi di Papua, sementara tabel kesehatan memisahkan Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Jawa Timur pun hadir sebagai provinsi penuh pada tabel ekonomi tetapi hanya empat kabupaten dalam penghitungan kesehatan. Membuat grafik yang menyatukan dua tabel tanpa penjelasan akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Rujukan nilai kerugian per hektare juga berbeda menurut pendekatan dan tahun. CELIOS menampilkan kajian Bank Dunia tentang kebakaran 2015 yang memperkirakan sekitar Rp85 juta per hektare, kerugian 2019 sekitar Rp45,47 juta per hektare, dan kajian Kiely dan rekan-rekan yang menghitung Rp147,85 juta per hektare untuk peristiwa 2015 dengan ruang lingkup kerugian berbeda. Angka-angka itu bukan tarif tetap yang bisa diterapkan seragam ke setiap hektare pada 2026.

Penelitian Kiely dan kolega, diterbitkan dalam Nature Communications pada 2021, menghitung bahwa kebakaran Indonesia pada 2015 menimbulkan kerugian ekonomi sekitar US$28 miliar berdasarkan kategori biaya yang mereka teliti. Kajian tersebut juga memperlihatkan pentingnya pemulihan gambut untuk mengurangi risiko kerusakan dan paparan polusi. CELIOS memakai penelitian itu sebagai salah satu pijakan konseptual, lalu menyajikan estimasi 2026 dengan pendekatan dan data yang dijelaskan dalam laporannya.

Dengan batas-batas ini, angka Rp565,03 triliun tetap penting sebagai ukuran risiko yang patut diuji, bukan sebagai vonis final atas uang yang sudah lenyap. Investigasi lanjutan dapat memeriksa ketepatan luasan kebakaran, status lahan, penyebab api, kerugian perusahaan dan rumah tangga, serta beban kesehatan yang benar-benar tercatat di fasilitas pelayanan.

Tagihan yang menunggu keputusan

Laporan CELIOS tidak berhenti pada nilai kerugian. Peneliti merekomendasikan pemerintah menetapkan status bencana nasional karhutla 2026, menyediakan tempat pengungsian yang aman dan evakuasi medis bagi kelompok rentan, serta mengevaluasi izin usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan proyek strategis nasional melalui audit yang terbuka untuk publik.

Rekomendasi lain menyasar pengawasan lembaga keuangan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat kebakaran, termasuk pembatasan fasilitas kredit dan asuransi, serta penguatan kerja sama lintas negara dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

CELIOS juga menyebut pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional pada 24 September 2026 sebagai satu rekomendasi kajian sebelumnya yang menurut mereka telah ditindaklanjuti pemerintah.

Pada akhirnya, angka-angka itu mempertemukan dua kenyataan yang sering dipisahkan. Api dapat muncul di satu kawasan, sementara pajak berkurang di daerah lain. Asap dapat menghilang dari langit, tetapi biaya berobat dan pendapatan yang hilang terus terasa. Laporan CELIOS menawarkan ukuran besarnya risiko. Untuk mengetahui siapa paling terdampak, siapa bertanggung jawab, dan siapa menanggung biaya pemulihan, angka tersebut harus terus diperiksa terhadap kenyataan di lapangan.

Catatan sumber dan metode

Artikel ini mengolah ulang tabel dan grafik dari laporan CELIOS, Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan (Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara, 2 November 2026, data kebakaran diakses 20 Oktober 2026). Angka dalam grafik bersumber dari tabel dan grafik laporan tersebut; nilai moneter dalam tabel PDRB dan pajak yang dinyatakan dalam juta rupiah dikonversi ke triliun atau miliar rupiah tanpa mengubah angka sumber. Penjumlahan 32 baris potensi diagnosis menghasilkan 3.579.332 orang, sedangkan baris total CELIOS menuliskan 3.579.330 orang; artikel ini mempertahankan nilai setiap wilayah dan angka total sebagaimana tercetak, tanpa menyamakan keduanya secara sepihak.

Penjumlahan biaya per wilayah juga dapat berbeda dari angka nasional akibat pembulatan dua desimal. Grafik luas terbakar mengikuti pembulatan hektare yang tercetak pada Grafik 1 CELIOS; lima angka presisi di tubuh artikel mengikuti uraian teks laporan. Tabel dan grafik kesehatan berasal dari 32 wilayah perhitungan CELIOS dengan pengecualian enam provinsi dan pembatasan Jawa Timur sebagaimana dijelaskan di atas.

Sumber pendukung artikel: Publikasi CELIOS; analisis CREA, 29 Oktober 2026; studi Kiely dkk., Nature Communications, 2021; Nusantara Atlas.