ZONAUTARA.com – Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA RI) mengadakan Lokakarya ‘Dari Riset Anak Menuju Kebijakan dan Layanan Ramah Anak’. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dengan mendengarkan suara dan pengalaman anak sebagai dasar kebijakan dan layanan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 2025, terdapat 11.049 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Masalah ini berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial anak. Meskipun tersedia kebijakan dan layanan, masih ada hambatan dalam akses, pelaporan, dan rujukan kasus.
Untuk mengatasi hal ini, WVI dan pemangku kepentingan mengadakan forum untuk membahas hasil riset anak, serta merumuskan langkah-langkah memperbaiki sistem perlindungan anak. Forum ini melibatkan anak, pemerintah, lembaga layanan, tokoh agama, dan organisasi sipil.
Tiga poin utama kegiatan ini meliputi: Pertama, menjadikan suara anak dasar kebijakan. Kedua, mengembangkan pelaporan dan rujukan yang aman dan berpusat pada anak. Ketiga, kolaborasi multipihak untuk memperkuat kebijakan dan penganggaran perlindungan anak.
Bryan dan Aulia, dua dari 35 peneliti anak, menyatakan bahwa “96% anak pernah mendengar kekerasan seksual, 39,5% tidak tahu UU TPKS, dan 65,25% tidak tahu penanggung biaya layanan perlindungan.” Mereka merekomendasikan edukasi mengenai kekerasan seksual dan UU TPKS di sekolah.
Yacobus Runtuwene dari WVI menekankan pentingnya mendengar suara anak dalam perlindungan anak. Sementara itu, Titi Eko Rahayu dari KemenPPPA berharap riset ini menjembatani kebijakan dan layanan perlindungan anak di Indonesia.
Diolah dari laporan Tirto.id.
