ZONAUTARA.com – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan Barantin. Kerjasama ini diwujudkan melalui program e-Learning ASN Berintegritas yang diikuti oleh 5.938 aparatur sipil negara (ASN) Barantin di seluruh Indonesia. Program dimulai dengan kegiatan kick-off yang diadakan secara hybrid dari Kampus Barantin, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Cikarang, Bekasi, pada Rabu (11/11).
Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Karding menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. “Integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan napas pelayanan kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujarnya. Karding menjelaskan bahwa kerjasama dengan KPK melalui pendidikan antikorupsi adalah langkah strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ASN KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyatakan bahwa integritas ASN sangat penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penguatan integritas juga berkaitan erat dengan tugas Barantin dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia melalui pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan.
Program e-Learning ASN Berintegritas akan berlangsung hingga 31 Januari 2027, melibatkan 5.938 ASN Barantin dengan total 19 jam pelajaran melalui Learning Management System (LMS) LenteraQ. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Wisnu Wasisa Putra, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran digital ini dirancang untuk menjangkau seluruh ASN yang tersebar di berbagai unit kerja di Indonesia.
Karding menegaskan pentingnya peran pimpinan tinggi madya dan pratama dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Ia berharap pendidikan antikorupsi ini dapat membentuk budaya integritas dalam organisasi, dimulai dari komitmen dan perilaku nyata pimpinan dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
