ZONAUTARA.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan minimal 70 persen keuntungan kepada negara. Kebijakan ini bertujuan memastikan kekayaan alam dikelola demi kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.
Arahan Prabowo ini disampaikan saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa investor tetap diperbolehkan menanamkan modal apabila pemerintah memerlukan pendanaan. Namun setelah modal tersebut kembali, porsi keuntungan mayoritas wajib dirasakan bangsa Indonesia. Manfaat aturan ini, menurut Prabowo, akan mulai terasa dalam beberapa bulan ke depan.
Selain itu, Prabowo mewajibkan agar seluruh kegiatan ekspor komoditas dilakukan melalui satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Langkah ini diambil berdasarkan laporan gubernur mengenai masalah dan celah kecurangan di berbagai daerah. “Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” tegas Prabowo.
Prabowo menyampaikan kekecewaannya terhadap perilaku sebagian pengusaha yang selama ini membawa keuntungan ke luar negeri. “Kalau minta, ngaku, ‘Saya warga negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia,” ungkap Prabowo. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan lagi membiarkan kekayaan nasional dieksploitasi tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Diolah dari laporan Tirto.id.
