ZONAUTARA.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan sekitar 200 saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan berkaitan dengan izin tinggal sementara warga negara asing (WNA), dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim. Penghadiran ratusan saksi ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap Silmy Karim. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
JPU menjelaskan bahwa kehadiran para saksi akan ditunjang dengan sejumlah alat bukti, termasuk surat, dokumen, serta barang bukti elektronik berupa percakapan elektronik. “Berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa,” ujar jaksa dalam pembacaan pernyataan pembuka.
Dalam kasus ini, JPU menuduh Silmy Karim melakukan pemerasan selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode 2023-2024. Silmy dituduh memeras pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai Rp 168,9 miliar dan menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar dari total tersebut.
Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S Abdulkadir, juga merencanakan untuk menghadirkan sekitar 25 saksi dan ahli yang dapat meringankan kliennya dalam persidangan. “Sekurang-kurangnya saksi meringankan 15 orang dan ahli 10 orang,” ungkap Dodi.
Uang hasil pemerasan dalam kasus ini diduga diperoleh melalui pembayaran langsung tunai, transfer, maupun melalui pihak perantara (layering), dan didistribusikan kepada para oknum setiap pekan.
Diolah dari laporan Tirto.id.
