ZONAUTARA.com – Mabes Polri telah meningkatkan kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Hal ini diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa (17/11).
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir. Dengan naiknya status perkara ini, Bareskrim Polri mengindikasikan telah menemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.
Penyidik juga sedang mendalami kemungkinan adanya penerima hasil penyadapan ilegal selain eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” tambah Isir.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ini, yaitu eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Dalam penyelidikan awal, polisi mengidentifikasi korban penyadapan lain selain Prabowo, termasuk sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Selain itu, terkait kasus ini, Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
