ZONAUTARA.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan kesiapan Polri untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menginginkan agar 70% hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara. Suyudi menyatakan pihaknya akan menerjunkan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna menentukan prioritas penertiban.
“Itu tentunya nanti akan didata dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, sebagaimana ditayangkan Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Rabu (18/11/2026).
Polri juga akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin dan merugikan negara. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegas Suyudi. Namun, ia menekankan pentingnya pengawalan bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi sesuai aturan dan izinnya untuk menjaga iklim investasi di sektor tersebut.
Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, instruksi ini diperlukan untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam kepada kepentingan nasional dan mengoreksi pengelolaan pertambangan yang belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas dalam mengelola hasil sumber daya alam di sektor pertambangan agar minimal 70% dinikmati negara. Ia juga mengusulkan agar negara menguasai saham perusahaan tambang di Indonesia. Prabowo menekankan bahwa penguasaan alat produksi adalah amanat Pasal 33 UUD 1945.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
