ZONAUTARA.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan oleh DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini dilakukan setelah 18 tahun penantian dan melibatkan komitmen berbagai pihak, termasuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). RUU ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menjadi undang-undang.
Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa ini adalah komitmen institusional yang tidak boleh tertunda lagi. “Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan.
Nasir mengapresiasi masukan dari berbagai elemen masyarakat, pakar, dan akademisi selama pembahasan RUU ini. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang selalu mengawal perkembangan pembahasan. “Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ujarnya.
Pengesahan ini menyusul kesepakatan seluruh fraksi di DPR, termasuk dukungan dari pemerintah, setelah rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di ruang Komisi III DPR pada Rabu, 18 November 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri berbagai pihak terkait.
Dasco menegaskan bahwa seluruh fraksi menyetujui RUU ini untuk dibawa ke Paripurna. “Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanyanya, yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
