Connect with us

Sorotan

Teladan Toleransi antar Gereja GMIST Mahanaim dan Masjid Al Muqarrabien di Jakarta Utara

Lebih dari 45 tahun, Gereja GMIST Mahanaim dan Masjid Al Muqarrabien di Jakarta Utara sudah saling berdampingandan tetap menjaga keberagaman serta toleransi beragama sampai saat ini.

Bagikan !

Published

on

JAKARTA – Lebih dari 45 tahun, Gereja GMIST Mahanaim dan Masjid Al Muqarrabien di Jakarta Utara sudah saling berdampingan. Rumah ibadah yang terletak di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini tetap menjaga keberagaman serta toleransi beragama sampai saat ini.

Kedua rumah ibadah ini hanya dipisahkan sebuah tembok dengan panjang sekitar 6-7 meter dan tinggi tembok sekitar 2 meter. Dengan tinggi pembatas tembok tersebut, antar jemaat gereja dan jamaah masjid bisa saling bercengkrama.

Namun, sebenarnya pembatas tersebut hanya berada di halaman saja. Jika dilihat lebih detail, antar bangunan gereja dan masjid terdapat sebuah ruang sempit yang cukup panjang. Ruang ini tak dibangun pembatas.

Lalu bagaimana kerukunan serta toleransi antar pengurus gereja dan masjid tersebut masih bisa terjaga hingga saat ini?

Pengurus Masjid Al Muqarrabien, M Akbar mengatakan, selama puluhan tahun berdampingan, tak pernah ada gesekan antar jemaat gereja dan jamaah masjid. Umat muslim atau kristen di kawasan itu, lanjut Akbar saling menghormati agama serta cara ibadah masing-masing.

“Kami sudah berdampingan kurang lebih 45 tahun. Kami ikuti ajaran kami yaitu islam, lakum dinukum waliyadin. Islam punya toleransi yang tinggi,” ujar Akbar saat di Masjid Al Muqarrabien, Senin (5/6/2017).

Akbar menyampaikan, menjaga situasi tetap kondusif memang bukan perkara mudah. Baik pihak masjid maupun gereja memang harus tanggap ketika ada isu miring soal agama. Ia menceritakan beberapa tahun lalu ketika ada isu SARA, situasi di kawasan itu memang sempat memanas.

Namun, dengan segera kedua pihak memberikan pengertian kepada masyarakat. Akhirnya isu tersebut bisa diredam.

Akbar menjelaskan toleransi yang terjadi saat ini tak terlepas dari pesan ayahnya yang juga merupakan pendiri masjid, Abdul Azis Hali. Ayahnya, kata Akbar berpesan agar toleransi beragama tetap terus dijaga dan terus diturunkan ke generasi selanjutnya.

Dari sisi kegiatan, pengurus masjid juga memperbolehkan jemaat gereja untuk memarkirkan kendaraannya jika di lahan parkir gereja tak bisa lagi menampung kendaraan.

“Ada kegiatan saling bantu. Jika di dalam lahan untuk tempat parkir penuh, mereka boleh parkir di pekarangan masjid, tidak ada larangan,” ujar Akbar.

Ibu Akbar, Aisyiah menceritakan bahwa untuk menjaga kerukunan, saat masih hidup ayah Akbar meminta agar tidak ada khotbah berbau politik di masjid itu.

“Almarhum minta jangan ada politik-politk di masjid. Ini bukan masjid politik,” ujar Aisyiah.

Merry Dauhan Wakil Sekretaris Gereja Mahanaim mengatakan, toleransi beragama memang sudah ditanamkan sejak lama oleh pengurus gereja kepada jemaat. Meski tak pernah melakukan dialog langsung dengan pengurus Masjid Al Muqarrabien, dari internal gereja telah ditanamkan bahwa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain harus saling menghormati.

“Generasi pertama yang mendirikan secara turun temurun selalu menghargai walapun ada saudara-saudara yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mengeksklusifkan diri,” ujar Merry.

“Enggak pernah secara langsung berdialog dengan pengurus masjid. Tapi kami selalu berupaya generasi ke generasi ditanamkan bahwa kami hidup berdampingan,” ujar Merry.

Merry mengatakan, selama puluhan tahun berdampingan, sejumlah cara dilakukan agar kedua umat beragama itu selalu nyaman dengan kondisi yang ada. Misalnya, saat hari-hari besar umat islam seperti Idul Adha atau Idul Fitri.

Jika hari besar jatuh pada Hari Minggu, maka pengurus gereja meniadakan ibadah pagi mereka.

“Kalau jatuhnya Hari Minggu, ibadah jam 06.00 pagi kami tiadakan. Pagi kami beri kesempatan untuk melaksanakan shalat Id. Kami juga menyediakan lahan parkir untuk jamaah masjid,” ujar Merry.

Merry mengatakan, setiap tahun saat bulan puasa, pengurus gereja juga memberikan makanan berbuka puasa kepada jamaah di masjid tersebut. Satu hal yang juga membuat Merry terkesan yaitu saat pengeras suara masjid yang diarahkan menjauhi gereja.

Hal itu, kata Merry memperlihatkan bahwa pengurus masjid menghargai cara ibadah dan keberagaman yang ada.

“Kalau pihak masjid, pengeras suaranya enggak diarahin ke mari, diarahinnya ke terminal,” ujar Merry.

Berita ini sebelumnya telah tayang di Kompas.com, pada 5 Juni 2017.

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sorotan

Anggota ISIS asal Indonesia itu berstatus stateless

Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Warga Indonesia yang pernah menjadi anggota Islamic State Irak and Syria (ISIS), yang kini berada di Timur Tengah bukan lagi merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebab, kewarganegaraan mereka otomatis hilang ketika bersedia berjuang untuk negara lain, dalam hal ini ISIS.

Demikian yang ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (09/02/2020). Menurutnya, pernyataan tersebut dilandaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 poin d dan e yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

zonautara.com
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya.(Suara.com/Yosea Arga Pramudita)

Willy mengatakan, dalam pasal itu disebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan warga negara Indonesia, jika masuk dalam dinas tentara asing, tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Selain itu, juga secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.

“Mereka itu sudah eks-WNI. Kenapa? Karena undang-undang secara tegas menyatakan bahwa seorang kombatan perjuangkan negara lain maka gugur warga negaranya. Lalu mereka sudah lima tahun di luar di Indonesia, itu juga gugur,” kata Willy seperti yang dilansir Suara.com.

Karena tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus stateless, anggota Komisi I DPR RI ini lebih menyetujui jika pemerintah tak perlu membantu kepulangan sekitar 600 orang dari Timur Tengah. Willy lebih memilih agar mereka bisa berupaya sendiri dalam memperjuangkan kewarganegaraannya sebagai pencari suaka.

“Biarkan ketika mereka tidak bisa pulang, ketika mereka status kewarganegarannya sudah stateless biarkan mereka menjadi pencari suaka. Walaupun nanti keputusan politik menjadi hal berbeda. Tapi ketika itu terjadi mereka akan sadar, publik akan melihat, dunia internasional akan melihat bahwasannya ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main,” tegasnya.

zonautara.com
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.(Suara.com/Novian)

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa tidak bisanya kembali ke Indonesia bagi WNI eks-ISIS yang kini berada di Timur Tengah sudah merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi.

Suka atau tidak suka keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan membela ISIS diambil oleh para WNI itu secara sadar dengan harapan mencari jalan jihad menuju surga.

“Siapa-siapa yang pergi dan mengatasnamakan dirinya untuk kesenangan dirinya, untuk memilih ideologinya, kemudian pergi dan keluar dari Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuh lah jalan itu,” kata Ngabalin.

Ia menegaskan agar jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

“Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara tagut, negara kafir sambil membakar paspornya. Makan itu kau punya paspor,” ujarnya.

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com