Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

HEADLINE

Sejumlah Pejabat Dan Politisi Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus E-KTP

Published

on

zonasulut.com

MANADO, ZONASULUT.com – Sejumlah pejabat dan politisi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus E-KTP, untuk berkas perkara Tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Tersangka Made Oka Masagung.

Lima saksi itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, politikus Partai Golkar Aburizal Bakrie, politikus Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung, mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, dan satu saksi lainnya bernama Mulyadi. Dalam penyidikan ini, KPK sedang mendalami proses pembahasan anggaran atau aliran dana proyek E-KTP.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus E-KTP untuk  tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung,” ungkap Juru bicara KPK Febri Diansah, Jakarta, Senin, (2/7/2018), sebagaimana yang diberitakan Tempo.com.

Irvanto yang merupakan keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Setya Novanto, pada 28 Februari 2018 lalu.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP elektronik dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek E-KTP. Selain itu, dia juga diduga telah mengetahui ada permintaan “fee” sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran E-KTP.

KPK menilai, Irvanto turut menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka diduga menjadikan perusahaannya PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang “investment company” di Singapura sebagai penampung dana.

Made Oka, melalui kedua perusahaannya diduga kuat menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Setya Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS.

Tak hanya itu, Made Oka juga diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek E-KTP.

Kedua tersangka ini, disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Advertisement Hosting Unlimited Indonesia
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Bekraf akan gelontorkan hibah, dua tahun telah capai Rp 9,9 Milyar

Pekerja ekonomi kreatif bisa mendaftar di situs Bekraf untuk mendapatkan dana ini.

Published

on

Salah satu usaha kedai kopi mobile di Manado. (Foto: zonautara.com/Ronny A. Buol)

ZONAUTARA.com – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan kembali menggelontorkan Bantuan Intensif Pemerintah (BIP) sebagai dana hibah bagi pelaku ekonomi kreatif.

Pendaftaran untuk mendapatkan bantuan itu sudah dibuka sejak 23 Mei hingga 12 Juni nanti. Pelaku ekonomi kreatif yang tertarik bisa mendaftar lewat: http://bip.bekraf.go.id/.

Bagi pendaftar yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 100 juta. Dana itu dimaksudkan untuk membantu pengembangan usaha.

Deputi Akses Permodalan Bekraf Fadjar Hutomo menyatakan BIP mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif.

“Intensif berupa dana bagi pelaku usaha kreatif yang lolos kurasi untuk peningkatan kapasitas usaha,” ujar Fadjar di Jakarta, Kamis 23/5).

Fadjar menjelaskan, BIP berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bantuannya berupa subsidi bunga. Proses seleksi pelaku usaha ekonomi kreatif sangat ketat yaitu administrasi, presentasi substansi, wawancara, verifikasi, dan rencana anggaran belanja.

Dia mengungkapkan, setiap penerima program BIP punya kewajiban untuk memberikan laporan keuangan selama enam bulan sekali dalam jangka waktu lima tahun.

“Yang kami tuntut adalah realisasi dan dampak, penggunaan bantuan harus punya efek berkelanjutan pengembangan usaha,” ujar Fadjar.

Menurutnya, profesionalitas dalam pengelolaan usaha bakal membuka kesempatan baru pelaku usaha bagi akses permodalan lewat lembaga finansial. Bekraf juga menegaskan sanksi teguran tertulis serta sanksi hukum jika terjadi penyelewengan.

Sepanjang tahun 2017 hingga 20918, Bekraf telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp 9,9 milyar 76 penerima dalam dua tahun itu.

Menurut situs Bekraf, jumlah pekerja di sektor ekonomi di Sulawesi Utara hingga tahun 2016 mencapai 455.862 orang. Angka itu dicatat sejak tahun 2011. Secara nasional untuk periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif mencapai 90,7 juta orang.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending