Connect with us

HEADLINE

JPU Nilai Putusan Terdakwa Korupsi Proyek Pemecah Ombak Masih Kurang

Published

on

MANADO, ZONASULUT.com – Vonis yang dilayangkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Manado terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), tidak serta merta membuat kasus itu telah berakhir diadili.

Pasalnya, belum lama ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Bobby Ruswin menempuh upaya banding atas putusan Majelis Hakim. Menurut JPU, Vonis Majelis Hakim masih terbilang rendah untuk ketiga terdakwa.

Menanggapi upaya JPU ini, PN Manado melalui Hakim Vincentius Banar mengatakan akan menunggu perkembangan banding kasus ini selama 10 hari.

“Jaksa sudah banding, dan kita menunggu perkembangannya,” singkat Banar, Rabu (4/7/2018), saat ditemui di PN Manado.

Ketiga terdakwa dalam kasus ini masing-masing, Rosa Tidajoh selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016, Robby Maukar Direktur Manguni Makasiouw Minahasa selaku pelaksana proyek, dan Steven Solang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka divonis lebih dari 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim di PN Manado, Senin 2 Juli 2018.

Terdakwa Steven dan Terdakwa Rosa, divonis 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta. Apabila keduanya tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan (red: subsidair) 1 bulan kurungan.

Sementara, Terdakwa Robby Maukar divonis 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara dan Uang Penggant (UP) sebesar Rp 87 juta. Bila tidak membayar dalam jangka waktu 2 bulan, diganti dengan 2 bulan kurungan.

Adv Reynald Pangaila, Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa Robby Maukar sempat katakan putusan hakim jauh dari harapan. Ia bahkan menyesali Justice Collaborator (JC) yang diajukan pihaknya tidak dikabulkan.

“Klien kami sudah kooperatif sudah memberikan bukti-bukti untuk itu sangat tidak adil kalau Justice Collaborator tidak dikabulkan,” jelas Pangaila, seusai sidang putusan, Senin 2 Juli 2018.

Menurut perhitungannya, terdakwa Robby seharusnya divonis 2 tahun bukan 2 tahun 6 bulan. Meski begitu, Pangaila menghargai apa yang telah menjadi putusan majelis hakim.

“Harusnya agak ke bawah sedikit. Tapi karena itu sudah pendapat hakim maka kami hormati. Kami belum ada sikap. Kami pikir-pikir dulu,” tambahnya.

Putusan Majelis Hakim berbeda jauh dari tuntutan JPU. Dalam tuntutannya pada sidang tanggal 25 Juni 2018 lalu, JPU menilai terdakwa Rosa dan terdakwa Steven pantas jalani pidana enam tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Sementara terdakwa Robby dituntut tiga tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan.

Tuntutan JPU terhadap terdakwa Robby lebih ringan, karena menurut JPU terdakwa Robby telah mengembalikan 75 persen kerugian negara sebesar Rp 266 juta. Robby pun menurut JPU, telah mengakui segala perbuatannya dan telah turut mengungkap kasus proyek pemecah ombak ini.

Dalam penjelasan JPU, Robby sebelumnya telah mengembalikan 75 persen kerugian negara sebesar Rp 266 juta. Robby pun menurut JPU, telah mengakui segala perbuatannya dan telah turut mengungkap kasus proyek pemecah ombak ini.

Patut diketahui, proyek pemecah ombak ini, sumber dananya berasal dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan banderol Rp 15 milliar. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut diduga kuat telah diselewengkan sehingga menurut dakwaan JPU, telah terjadi kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Tak hanya itu, selain pengerjaan tak sesuai bestek. Terkuak pula kalau penggunaan dana ternyata salah sasaran. Sebab permintaan dana siap pakai yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut ke BNPB, yang menitik beratkan pada bencana, faktanya justru berbeda.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Walau belum masuk Indonesia, cacar monyet perlu diwaspadai

Virus penyakit ini menular dari hewan ke manusia.

Published

on

Foto: pexels.com

ZONAUTARA.com – Pada 8 Mei lalu, seorang pria berkebangsaan Nigeria yang berusia 38 tahun dipastikan terinfeksi cacar monyet. Ini kasus infeksi monkey pox pertama kali yang terdeteksi di Singapura.

Pria tersebut tiba di Singapura pada 28 April. Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura, menyebut telah mengkarantina pasien itu di National Centre for Infectious Diseases (NCID) Singapura.

Monkey pox adalah penyakit langka yang disebabkan oleh virus, ditularkan ke manusia dari hewan terutama di Afrika tengah dan barat. Proses perpindahan virus terjadi saat seseorang melakukan kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi seperti tikus.

Meski namanya adalah cacar monyet, penyakit ini sebetulnya bukan berasal dari monyet, melainkan dari hewan pengerat seperti tikus dan tupai.

Virus ini teridentifikasi pertama kali pada tahun 1958 dan kasus infeksi ke manusia pertama kali terjadi di Kongo pada tahun 1985.

Pasien yang terjangkit monkey pox menunjukkan gejala demam, sakit, pembengkakan kelenjar getah bening, serta ruam kulit. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia atau bahkan kematian dalam beberapa kasus.

Penularan “dari manusia ke manusia”, dapat terjadi karena adanya kontak dekat dengan sekresi saluran pernapasan penderita. Selain itu, bisa pula disebabkan karena terkontaminasi oleh cairan pasien yang terinfeksi.

Belum masuk Indonesia

Kendati sudah terdeteksi di Singapura, namun Kementerian Kesehatan memastikan penularan cacar monyet belum sampai ke Indonesia.

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, mengatakan saat ini pihaknya tengah memperketat pengawasan masuknya orang dari pintu-pintu perbatasan baik dari udara maupun laut.

“Kami sudah siagakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam sebagai salah satu pintu masuk utama dari Singapura. Begitu juga dengan Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang),” ujar Nila di Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (14/5/2019), sebagaimana dinukil dari Beritagar.id.

Pada lokasi-lokasi tersebut, sambung Nila, telah disiapkan alat pendeteksi suhu tubuh khusus yang mampu memberikan sinyal jika seseorang dalam kondisi yang perlu diwaspadai.

“Bentuknya screening demam, ukur temperatur. Seperti CCTV gitu. Jadi kalau Anda demam dan lewat situ, di layar gambarnya jadi merah-merah gitu ya,” kata Nila.

Walau demikian, Nila mengakui bahwa tak semua pelabuhan dan bandara memiliki alat pendeteksi tersebut.

Namun ia memastikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan rumah sakit khusus untuk perawatan jikalau penyakit itu pada akhirnya berhasil masuk ke Indonesia.

Setidaknya ada dua tempat perawatan yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi jika ada pasien yang tertular. Dua tempat perawatan itu adalah RSUD Embung Fatimah dan RS Otorita Batam (BIFZA).

Menkes juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan pola hidup lantaran penyakit ini bisa menular apalagi jika daya tubuh sedang menurun.

Satu hal yang perlu masyarakat ketahui, kata Nila, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Sebaliknya, karena penyakit ini disebabkan oleh virus, maka yang perlu dikhawatirkan adalah penyebaran bisa begitu mudah dan cepat. Maka langkah terbaik adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

“Vaksin ini spesifik untuk satu penyakit. Jadi kita harus menemukan vaksin cacar monyet. Bukan vaksin yang lain. Sampai sekarang seperti ebola atau penyakit lain juga belum ditemukan vaksinnya,” tukasnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

Trending