Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-58 Momen Introspeksi dan Melakukan Perubahan

Published

on

MANADO,ZONASULUT.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) bersama seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari), menggelar peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 58, Senin (23/7/2018).

Kegiatan ini dimulai dengan upacara di halaman Kantor Kejati Sulut, yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE serta Forkompinda Sulut, kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran di Graha Gubernur.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) M. Roskanedy yang membacakan sambutan Jasa Agung RI H.M. Prasetyo.

“Hari Bhakti Adhyaksa seperti ini harus dimaknai sebagai saat untuk memperbaharui semangat tentang perlunya gerakan dan hijrah menuju ke arah yang baik dan lebih baik lagi, dibanding saat sebelumnya,” ujar Roskanedy sebagaimana yang tertuang di dalam amanat Jaksa Agung.

Momen Hari Adhyaksa, kata Roskanedy, haruslah dihayati sebagai momen untuk perbaikan, pemantapan, dan penyempurnaan. Selain itu, momen seperti ini juga hendaknya diartikan sebagai saat yang baik dan tepat, untuk secara berkelanjutkan melakukan evaluasi, dan introspeksi.

“Mengingatkan kepada seluruh jajaran yang ada di lingkup Kejati mengenai tanggung jawab dalam mendukung, menjaga serta mengawal setiap program kerja pemerintah,” terangnya.

Usai mengadakan upacara kegiatan dilangsungkan dengan penyematan dan penyerahan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Terpisah, pada Acara Syukuran HUT Adhyaksa di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Gubernur Olly Dondokambey didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen didaulat untuk memberikan potongan tumpeng kepada kategori Pegawai Kejaksaan Tertua.

Selanjutnya Gubernur memberikan doorprize hadiah utama berupa sepeda motor kepada pemenang dari Kejari Minut, ditutup dengan penyerahkan Sertifikat Tanah BPN oleh Gubernur kepada Kejati Sulut.

Acara berlangsung meriah diisi dengan hiburan tari-tarian tradisional dan paduan suara serta penampilan dari penyanyi jazz Ermy Kullit.

Peliput : Rhendi Umar

Editor : Rizaly Posumah

Advertisement Hosting Unlimited Indonesia
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending