Connect with us

HEADLINE

Umbar Foto Vulgar, PSK Di Manado Manfaatkan Aplikasi Online Untuk Cari Tamu

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Jika dulu para perempuan yang menjual jasa sex atau lazim disebut pekerja sex komersial (PSK) menghindari publikasi, maka saat ini justru sebaliknya.

Tanpa lagi malu-malu, para PSK justru memajang foto diri mereka secara jelas melalui berbagai aplikasi media sosial, yang mereka gunakan untuk menawarkan jasa layanan sexnya.

“Menampilkan foto adalah salah satu kunci keberhasilan kami mendapatkan tamu,” ujar Loredana (nama samaran), salah satu narasumber Zonautara.com yang menelusuri praktek prostitusi online di Manado.

Loredana bahkan memperlihatkan foto-foto dirinya yang dipajang di salah satu aplikasia media sosial. Pada foto yang diperlihatkannya itu, nampak Loredana dengan pose yang vulgar.

“Iya harus begitu, agar calon tamu kami tidak terlalu banyak bertanya spesifikasi tubuh kami,” jelas Loredana.

Istilah tamu yang dimaksud Loredana, adalah pengguna jasa layanan sexnya. Sementara istilah spesifikasi tubuh adalah ukuran-ukuran fisik tubuh yang menjadi acuan para calon tamunya, seperti tinggi badan dan berat badan.

“Mereka juga selalu menanyakan ukuran payudara. Makanya dalam foto-foto itu kami harus menonjolkannya. Semakin besar dan sexy semakin punya peluang mendapatkan tamu,” papar Loredana sambil tertawa.

Lewat foto, tamu juga sudah bisa menilai dengan jelas penampilan fisik Loredana. Oleh sebab itu, Loredana tak sembarang mengupload foto. Dia selalu memilih foto terbaik dan menggoda yang diuploadnya di media sosial.

“Jadi yang dipromosikan itu ya foto yang dipilih. Tidak susah sih membuat foto bagus sekarang, kan camera handphone sudah canggih. Tinggal sediakan baju yang sexy dan selfie saja di dalam kamar,” terang Loredana.

Menurutnya, dia hanya sekali saja meminta tolong jasa fotografer untuk memotret dirinya. Itupun karena tamunya waktu itu adalah seorang fotografer.

“Jadi sekalian saja saya minta tolong foto,” katanya sambil tertawa.

Menurut Loredana, godaan pertama calon tamu itu memang datang dari foto. Dengan foto yang diolah bagus, tarif mereka bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sembarang memasang foto.

“Kalau foto kita sexy, tamu jarang menawar, tapi kalau foto kita asal-asalan biasanya tamu tak segan-segan menawar rendah. Jadi ya sebelum diupload, saya edit-edit dulu. Kan banyak itu aplikasi edit foto, semua sekarang sudah gampang,” jelas Loredana.

Dari penelusuran Zonautara.com di berbagai account media sosial yang digunakan para PSK untuk menjajakan diri, memang foto menjadi salah satu point penting mereka.

Mereka memasang foto profil account dengan foto-foto sexy bahkan vulgar. Begitu juga, postingan yang mempromosikan jasa layanan sex mereka disertai dengan foto-foto vulgar bahkan beberapa diantaranya nekat mengunggah foto telanjang.

Sensor kontent pornografi yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui project seharga Rp200 Miliar pun seakan tak berdaya menghadapi fenomena ini. Di Facebook kontent pornografi dan account para PSK memangagak susah ditemui. Tetapi di Instagram dan Twitter, kontent seperti ini dengan sangat leluasa dijumpai, bahkan terkesan tanpa sensor sama sekali.

Apalagi berbagai aplikasi semacam Bee Talk, Line, WeChat, WhatsApp, Telegram dan berbagai aplikasi lainnya ikut digunakan para PSK untuk mendapatkan tamu mereka.

Simak terus Liputan Mendalam Zonautara.com tentang tema ini dalam “Telisik Prostitusi Di Manado”

 

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com