Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Ekonomi Sulut Menggeliat, Olly Apresiasi DPRD Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Sinergitas konstruktif yang senantiasa ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama DPRD Sulut, mampu menstimulus gerak pacu pembangunan daerah. Terbukti, perekonomian Sulut terus menunjukkan pergerakan positif hingga mencapai 6,23% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%.

Hal ini diungkapkan Demikian disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan penjelasan mengenai Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Jumat (14/9/2018).

“Sebagaimana terlihat dalam kondisi makro pembangunan daerah, pertumbuhan perekonomian Sulut tahun 2017 berada pada angka 6,23% atau di atas rata-rata nasional. Kemiskinan juga menurun pada angka 7,8% atau berkurang dari kondisi September 2017 yang sebesar 7,9%,” kata Olly.

Dia menuturkan, pencapaian positif itu semakin memperkuat eksistensi Sulut dalam upaya berkontribusi bagi pembangunan bangsa dari ujung utara Indonesia. Dirinya mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang konsisten mendukung pembangunan Sulut di berbagai bidang.

“Karena itulah, atas nama pemerintah provinsi, dengan tulus saya memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan terhormat, atas upayanya dalam memaksimalkan tugas dan tanggung jawab selama ini. Dengan harapan, harmonisasi kinerja yang selama ini tercipta, akan terus teraktualisasi di sisa tahun 2018 dan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Olly.

Dia berharap, disampaikannya Ranperda Perubahan APBD ini semakin mengoptimalkan langkah pencapaian berbagai target pembangunan di sisa tahun anggaran berjalan ini.

Olly juga mengingatkan kepada setiap Perangkat Daerah semakin optimal dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran. Dalam artian, optimal dari sisi pelaksanaan, manfaat, pertanggungjawaban, serta harus sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku.

Sehingga, lanjut dia, aktualisasi berbagai program pembangunan bangsa di Sulut, khususnya realisasi berbagai Program Strategis Nasional dan Prioritas Nasional di Sulut, yang secara manfaat pastinya akan mewujudkan Sulut Hebat.

Hadir dalam rapat paripurna ini jajaran Forkopimda Sulut, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.

 

Editor : Christo Senduk

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending