Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Terkait Persiapan Pemilu 2019, Komisi II DPR RI Apresiasi Gubernur

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), terkait persiapan Pemilihan Umum (Pemliu) Tahun 2019. Pasalnya, tahapan persiapan Pemilu 2019 yang sudah berlangsung ti Sulut dinilai tidak menemui kendala yang serius.

“Kami mengapresiasi Pak Gubernur karena sudah mengantisipasi Pemilu 2019. Pak Gubernur sudah bekerja dengan baik,” kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, saat kunjungan kerja Komisi II DPR ke Sulut yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Kamis (20/9/2018) siang.

Amali menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan KPU Sulut telah berupaya optimal mendukung pendataan pemilih menjelang Pemilu 2019.

Di mana, dari jumlah penduduk Sulut yang berjumlah 2.685.816 jiwa, yang masuk dalam DPT sebanyak 1.856.040 jiwa yang terdiri dari 938.973 pemilih laki-laki dan 917.067 pemilih perempuan.

“Komisi II DPR RI telah melihat secara langsung dan memastikan kesiapan Sulut dalam menghadapi Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019 mendatang. Di masa waktu tersisa ini, kami yakin semua kendala yang ada dapat diselesaikan,” beber Amali.

Amali pun meminta KPU, Bawaslu dan Pemprov Sulut terus memperkuat koordinasi agar Pemilu 2019 berjalan lancar.

“Yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan sinkronisasi semua pihak. Kami merasa yakin Sulut bisa melaksanakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan,” imbuh Amali.

Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan, pihaknya optimis Pemilu 2019 di Sulut berjalan lancar. Hal itu pun berdasarkan pengalaman Sulut saat menggelar Pilkada Serentak tahun 2018 pada 6 kabupaten/kota yang berlangsung dengan sukses, aman dan damai menjadi alasannya.

Kesuksesan itu semakin diperkuat dengan tingginya persentase partisipasi Pemilih. Di mana, dari jumlah 591.040 DPT yang tersebar  di 76 Kecamatan, 800 Desa/Kelurahan dan 1.528 TPS, tingkat partisipasi politik mencapai sebanyak 478.413 atau 80,94%.

“Tingginya angka partisipasi ini membawa optimisme bagi kami untuk menyukseskan Pemilu 17 April 2019 di Sulawesi Utara,” beber Olly.

Gubernur Olly juga menyebut, perkembangan pendataan KTP Elektronik di Sulut yang digunakan sebagai basis data pemilih. Di mana, lanjut Olly, dari jumlah penduduk 2.685.816 jiwa, yang wajib KTP adalah 2.011.585 jiwa dan yang sudah merekam sebanyak 1.834.447 jiwa atau 91,19%. Sementara yang belum rekam tinggal 8,81% atau berjumlah 177.138 jiwa.

“Hingga sekarang, perekaman sudah mencapai 91,19%. Sisanya yang tinggal 8% itu adalah penduduk Sulut yang tinggal di kepulauan dan juga warga pendatang asal Filipina yang tinggal di Bitung dan ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia,” ungkap Olly.

Meskipun begitu, Olly optimis, instansi yang menangani soal kependudukan, yakni Disdukcapil dan KB mampu bekerja maksimal melakukan pendataan kepada seluruh masyarakat Sulut yang telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP Elektronik.

Menariknya, di hadapan Tim Komisi II DPR RI, Olly juga mempromosikan kerukunan di Sulut. Menurut dia, kehidupan bermasyarakat di Sulut yang terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat juga menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi.

“Sulut adalah daerah paling toleran di Indonesia hingga diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat,” ucap Olly.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Sekdaprov Edwin Silangen, Komisioner Bawaslu serta para pejabat Pemprov Sulut.

 

Editor : Christo Senduk

Politik dan Pemerintahan

Menanti pengumuman penerimaan 254.173 CPNS usai libur Lebaran

Alokasi juga termasuk bagi tenaga kontrak dan honorer.

Published

on

ZONAUTARA.com – Akun resmi Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Twitter mencuitkan rencana pemerintah kembali membuka kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tak tanggung-tanggung, cuitan yang disertai infografis itu menyebutkan ada total 254.173 aparatur sipil negara yang dialokasikan dalam penerimaan nanti.

Belum jelas kapan pengumuman resminya. Cuitan itu hanya menyebut soal alokasi kebutuhan yang diperlukan.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, pengumuman resmi penerimaan CPNS tersebut akan dilakukan usai libur Lebaran.

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin telah memberi petunjuk waktunya.

“Itu nanti untuk triwulan ketiga 2019,” ujar Syafruddin, bulan lalu seperti dinukil dari grid.id.

Adapun, rincian besaran dalam Kepmen PANRB Nomor 12 Tahun 2019 dibagi 2, yakni untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besaran alokasinya seperti berikut:

1. Pemerintah pusat

Terdapat dua bagian kuota untuk pengisian pegawai ASN tahun 2019, yaitu Untuk PNS dan untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer sebanyak 23.212.

Kemudian untuk PNS, dibagi menjadi dua lagi, yaitu PNS yang diisi oleh pelamar umum sebanyak 17.519 dan PNS yang diisi dari sekolah kedinasan sebanyak 5.694.
Sehingga jika ditotal alokasi CPNS untuk pemerintah pusat sebesar 46.425.

2. Pemerintah Daerah

Sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah pun terdapat 2 bagian kuota untuk pengisian pegawai ASN tahun 2019, yaitu Untuk PNS dan untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer.

Besaran alokasi untuk PNS dibagi dua menjadi PNS yang diisi oleh pelamar umum sebanyak 62.249 dan PNS yang diisi dari sekolah kedinasan (STTD) sebanyak 75.
Totalnya menjadi 62.324. Sementara, alokasi untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer sebanyak 145.424. Jumlah alokasi untuk pemerintah daerah secara keseluruhan menjadi 207.748.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com