Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Dana BOS Dikelola Sesuai Aturan, Komisi IV Apresiasi SMAN 1 Tomohon

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Fanny Legoh mengapresiasi penggunaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri (SMAN) 1 Tomohon.

“Ini luar biasa. SMA Negeri 1 Tomohon mampu mengelola dan memanfaatkan dana BOS dengan bijaksana dan semaksimal mungkin. Semuanya lancar, baik dan sesuai aturan. Memang SMA 1 Tomohon salah satu sekolah terbaik di Sulawesi Utara,” ungkap Legoh saat melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri 1 Tomohon, Kamis (18/10/2018).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku, ada beberapa aspirasi yang disampaikan pihak sekolah kepada Komisi IV.

“Kita berusaha aspirasi yang disampaikan itu bisa diperjuangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2019 nanti,” sebut Legoh.

Sementara, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Tomohon Meytha J Tambengi mengatakan, memang ada beberapa poin yang disampaikan kepada Komisi IV.

“Ada permintaan ke DPRD untuk fisik, kami di sini untuk Ruang Kelas Baru (RKB) sudah, tinggal untuk rehab. Kemudian sarana penunjang, seperti komputer. Itu kita sangat perlu. Karena kita di sini banyak peserta juga, kelas XII ini untuk peserta ujian ada 456 siswa. Sedangkan, komputer yang ada hanya sekitar 60 unit lebih,” ungkap Tambengi saat diwawancarai wartawan.

Tambengi juga menegaskan, pihaknya tidak melakukan permintaan bantuan dana kepada orangtua siswa.

“Sama sekali tidak. Uang komite juga tidak ada. Jadi semua bergantung dengan BOS, yang pemerintah kasih. Biar susah payah kita bijaksanai,” terangnya.

Diketahui, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi IV di sejumlah SMA di Sulut untuk mengecek penggunaan dan pemanfaatan dana BOS.

Pantauan Zona Utara, kunjungan kerja Komisi IV di SMA Negeri 1 Manado disambut tarian kabasaran. Atraksi tarian kabasaran itu diperankan oleh siswa SMA Negeri 1 Tomohon sendiri. Pada kunjungan tersebut, Komisi IV ikut didampingi Kacab Dinas Pendidikan Wilayah Tomohon-Minahasa Merlinda Mamesah. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Wakil Rakyat

KPU RI masih godok PKPU mantan napi korupsi

Anggota KPU RI Ilham Saputra bertemu pekerja media di Manado.

Bagikan !

Published

on

Anggota KPU RI Ilham Saputra bersama para Komisioner KPU Sulut di acara Coffee Morning bersama media massa, Rabu (19/2/2020).

MANADO, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia hingga saat ini masih menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggota KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih membahas dan menggodok perubahan PKPU tentang persyaratan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang.

Menurut dia, KPU, terkait dengan proses ini cukup progresif dari masa Pemilu 2019. Dimana ketika itu, MA membatalkan PKPU tentang pencalonan yang salah satu pasalnya memuat tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam pencalonan Pileg.

“Kemudian kami berusaha lagi buat seperti itu, tapi MA batalkan lagi karena sudah ada yurisprudensi sebelumnya. Akan tetapi setelah ada gugatan dari Perludem dan lainnya, MK memberikan putusan bahwa lima tahun setelah menjalankan pidananya,” terang Ilham Saputra dalam gelaran coffee morning KPU Sulawesi Utara dengan Media Massa di kawasan Bahu, Malalayang, Rabu (19/2/2020).

“Tentunya kami sedang atur apakah bagaimana menghitung lima tahun itu. Apa berdasarkan SK-nya, surat keluar dari Lapas atau seperti apa. Itu sedang kami godok dan nanti ada juknisnya. Nanti akan dishare ke media. Kita akan atur secara detail sekali,” tandas dia.

Pada acara tersebut, Ilham Saputra meminta agar seluruh jajaran KPU untuk tetap berintegritas dan bekerja tanpa neko-neko.

“Bekerjalah sesuai hati nurani, sesuai koridor hukum yang ada jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang justru akan menghancurkan nama baik pribadi bahkan kelembagaan sebagai penyelenggara,” tandasnya, seraya meminta media untuk terus mengawal kinerja penyelenggara Pemilu agar bekerja secara baik.

Sementara Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menyatakan terima kasih kepada media yang terus menjadi mata masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga tingkat partisipasi pemilih saat Pileg 2019 jauh di atas target nasional yakni 83 persen. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com