Connect with us

Hukum dan Kriminal

Ini Pesan Ketua MA Kepada Para Hakim di Sulutgo dan Malut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Ketua Mahkama Agung (MA) RI Muhammad Hatta Ali memberikan pembinaan kepada seluruh Hakim yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo (Sulutgo) dan Maluku Utara (Malut), di Sintesa Peninsula Hotel, Manado, Selasa (23/10/2018).

Hatta Ali saat diwawancarai wartawan menegaskan, ada dua poin yang akan diberikan dalam pembinaan tersebut.

“Pertama, mengingatkan kepada semua hakim supaya lebih meningkatkan profesionalismenya dan juga sekaligus diikuti dengan integritas yang tinggi,” kata Hatta Ali.

Selain itu, lanjut Hatta Ali, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini oleh masyarakat terutama pencari keadilan dianggap masih terdapat hal yang kurang.

“Dalam rangka pelayanan para pengadilan kepada pencari keadilan,” sebutnya.

Dia menambahkan, memang tujuan kunjungan kerja MA beserta seluruh pimpinan dan rombongan ada dua.

“Seperti kata pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Setelah peresmian 85 pengadilan baru, terdiri dari 53 Pengadilan Agama, 30 Peradilan Umum, dan dua Peradilan TUN. Di samping itu, kami melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh pimpinan Mahkama Agung kepada tiga provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara,” ujarnya.

Ditanya kenapa pilih Talaud sebagai tempat peresmian 85 pengadilan, Hatta Ali menjelaskan, memang hampir setiap daerah meminta supaya dilakukan peresmian di wilayahnya.

“Tetapi berdasarkan rapat pimpinan, kalau kita mengadakan di Melonguane ini merupakan perbatasan atau ujung keluar sebelah utara dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Oleh karena itu, kami menganggap Melonguane mempunyai nilai yang sangat strategis dalam rangka mendekatkan pengadilan kepada pencari keadilan,” pungkasnya. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Kejari tahan dua tersangka kasus dugaan korupsi PD Pasar Tomohon

Published

on

Tersangka HK saat hendak dibawa ke LPP Tomohon oleh Tim Penyidik Kejari Tomohon. (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

TOMOHON, ZONAUTARA.comKejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon kembali ‘unjuk gigi’. Korps Adhyaksa yang dikepalai Edy Winarko ini melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tomohon.

Kedua tersangka tersebut, yakni perempuan HSCK alias Hof, yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tomohon sejak Januari 2015 hingga Maret 2016.

Sementara, satu tersangka lainnya, yakni lelaki RN alias Rep selaku Direktur Umum (Dirum) PD Pasar yang menjabat sejak Januari 2015 sampai Januari 2016.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Tomohon mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Namun begitu, kata dia, hanya satu tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon, yakni tersangka Hof.

Sementara, lanjut dia, satu tersangka lainnya, yakni lelaki Rep berstatus tahanan rumah.

Tersangka saat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Tomohon. (Foto: Kejari Tomohon)

“Untuk saat ini tersangka RN belum dimungkinkan untuk ditahan di rumah tahanan. Hal itu merujuk dari pemeriksaan dokter yang menyatakan tersangka dalam keadaan sakit,” ujar Wilke yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, penahanan terhadap Hof akan dilakukan selama 20 hari.

Dia menjelaskan, kedua tersangka dijerat karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran di PD Pasar Kota Tomohon.

Di mana, kedua tersangka diduga melakukan peminjaman dana di kas PD Pasar yang jumlahnya bervariasi dan bukan untuk kebutuhan PD Pasar, hingga akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Tersangka HK diduga melakukan peminjaman sebesar Rp218.951.500 dan tersangka RN sebesar Rp 199.833.000 juta,” jelasnya.

Para tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com