Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Bawaslu Imbau Reses Jangan Berbau Kampanye

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan pengawasan tahapan kampenye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Terkait pelanggaran-pelanggaran yang mereka temukan di lapangan, seperti Alat Peraga Kampanye (APK) yang disebar oleh para calon anggota legislatif (caleg), salah satu yang ditegaskan Bawaslu adalah pemanfaatan dana reses bagi anggota-anggota legislatif incumbent yang mencalonkan diri kembali.

“Dana reses tidak boleh digunakan untuk mengampanyekan diri dan jangan sampai ada kampanye terselubung dalam agenda reses. Karena itu pelanggaran menggunakan fasilitas negara,” kata Anggota Bawaslu Mustarin Humagi, di acara Media Gathering Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019, Rabu (31/10/2018).

Sementara, Anggota Bawaslu Kenly Poluan meminta, KPU segera melakukan kebijakan pengadaan APK agar tidak terjadi pelanggaran lagi.

“Yang jadi keluhan APK adalah banyak parpol yang belum memasukan desain. Karena itu, KPU harusnya segera mengeluarkan kebijakan pengadaan APK,” ucap Kenly Poluan.

Dia berharap, kabupaten/kota untuk mengawasi APK di tempat-tempat yang dilarang, agar pengawasan di seluruh Provinsi Sulut bisa maksimal.

“Yang pasti Bawaslu Sulut akan ketat mengawasi, mulai dari APK hingga kampanye di sosial media dan media massa,” pungkas Poluan. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kapal-kapal pencuri ikan tak akan ditenggelamkan

Ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com  – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berencana akan menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

Hal tersebut dikatakannya seusai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11/2019), yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Edhy.

Dijelaskannya, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

“Pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi. Yang jelas, kalau toh dihibahkan pemerintah akan tetap memantau secara berkala untuk memastikan agar kapal tersebut tidak dijual kepada pemilik asal,” ujar Edhy.

Selain kapal yang sudah inkrah tersebut, imbuhnya, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat. Ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com