Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Bawaslu Imbau Reses Jangan Berbau Kampanye

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan pengawasan tahapan kampenye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Terkait pelanggaran-pelanggaran yang mereka temukan di lapangan, seperti Alat Peraga Kampanye (APK) yang disebar oleh para calon anggota legislatif (caleg), salah satu yang ditegaskan Bawaslu adalah pemanfaatan dana reses bagi anggota-anggota legislatif incumbent yang mencalonkan diri kembali.

“Dana reses tidak boleh digunakan untuk mengampanyekan diri dan jangan sampai ada kampanye terselubung dalam agenda reses. Karena itu pelanggaran menggunakan fasilitas negara,” kata Anggota Bawaslu Mustarin Humagi, di acara Media Gathering Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019, Rabu (31/10/2018).

Sementara, Anggota Bawaslu Kenly Poluan meminta, KPU segera melakukan kebijakan pengadaan APK agar tidak terjadi pelanggaran lagi.

“Yang jadi keluhan APK adalah banyak parpol yang belum memasukan desain. Karena itu, KPU harusnya segera mengeluarkan kebijakan pengadaan APK,” ucap Kenly Poluan.

Dia berharap, kabupaten/kota untuk mengawasi APK di tempat-tempat yang dilarang, agar pengawasan di seluruh Provinsi Sulut bisa maksimal.

“Yang pasti Bawaslu Sulut akan ketat mengawasi, mulai dari APK hingga kampanye di sosial media dan media massa,” pungkas Poluan. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam

Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.

Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.

Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.

Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.

“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.

Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.

“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com