Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Olly optimis Joko Widodo-Ma’ruf Amin raih 80 persen suara di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Utara (Sulut) optimis, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin bisa meraih 80 persen suara di Sulut.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Penasehat TKD Sulut Olly Dondokambey saat menyampaikan laporan singkat pada acara Konsolidasi dan Ikrar Bersama Tim Kampanye Daerah dan Relawan Provinsi Sulawesi Utara Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, di Hotel Peninsula, Manado, Senin (12/11/2018).

“Tim Kampanye Daerah kita bisa mencapai 80 persen suara untuk Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Dan itu saya kira bukan sekadar optimisme, tapi berdasarkan data. Semoga hal ini bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkap Olly.

Dia menambahkan, Pemilu 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla menang 54 persen di Sulut.

“Kekalahan kita di Bolaang Mongondow. Saat itu memang belum sepenuhnya kepala daerah mendukung. Sekarang sepenuhnya kepala daerah pemerintahan kabupaten/kota dikuasai oleh politisi-politisi dari partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Apalagi saat ini, Pak Benny Rhamdani yang menjadi Direktur Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bisa menyumbangkan suara yang lebih besar,” tutur Olly.

Sementara, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto menyatakan keoptimisannya untuk Sulut.

“Karena tangan dingin Olly Dondokambey serta bersatunya seluruh parpol Indonesia Kerja di Sulut untuk memenangkan Jokowi-Amin. Apalagi dengan Direktur Kampanye Nasional Pak Benny Rhamdani, saya optimis Bolmong Raya akan dimenangkan Jokowi-Amin,” kata Hasto.

Usai pidato, Hasto bersama Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengambil ikrar TKD di bawah pimpinan Adriana Dondokambey selaku Koordinator TKD, Frangky Wongkar sebagai Sekretaris dan James A Kojongian sebagai Bendahara, serta seluruh anggotanya.

Selanjutnya, Benny Rhamdani selalu Direktur Kampanye Nasional Jokowi-Amin meresminkan Sekretariat TKD Sulut di kawasan Megamas, jalan Piere Tendean Manado. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending