Connect with us

HEADLINE

Kita butuh toilet saat ada “panggilan alam”

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan setiap tangal 19 November dirayakan sebagai Hari Toilet Sedunia.

Untuk perayaan tahun ini, badan dunia itu menetapkan tema, “When nature calls, we need a toilet”.

Perayaan ini mengadopsi apa yang telah dirintis oleh World Toilet Organizaiton pada 2001. Itu bermula dari Singapura.

Adopsi PBB kemudian memasukkan urusan jamban (toilet) menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal.

Toilet yang menjadi tempat pembuangan tinja manusia adalah potret sanitasi rumah tangga.

Dari olah data Beritagar.id, 91,13% rumah tangga di provinsi DKI Jakarta memiliki akses ke sanitasi yang layak. Itu menempatkan Jakarta di urutan pertama dari 34 provinsi.

Berurutan kebawah adalah Bali (90,51%), DI Yogyakarta (89,40%), Kepulauan Riau (86,33%) dan Kepulauan Bangka Belitung (83,56%).

Sementara yang paling bawah adalah Papua (33,06%) lalu diatasnya ada Bengkulu (42,71%), Nusa Tenggara Timur (45,31%), Kalimantan Tengah (45,46%) dan Sumatera Barat (52,77%).

Untuk urusan sanitasi kloset yang layak adalah yang model leher angsa dan yang model plensengan.

Plensengan adalah model kakus yang bagian bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Selain itu tempat pembuangan akhir tinja harus menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.

Menurut catatan PBB, saat ini terdapat 4,5 miliar penduduk bumi yang hidup tanpa toilet yang aman dan ada 892 juta orang yang masih mempraktikan buang air besar sembarangan.

Tidak adanya akses ke jamban dan kebiasaan buang air sembarangan akan berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi hidup dan kerja, nutrisi,pendidikan dan produktivitas ekonomi.

SDG 6 bertujuan untuk memastikan setiap orang mempunyai akses ke toilet yang aman dan tidak lagi buang air besar sembarangan pada tahun 2030.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com