Connect with us

HEADLINE

Sekolah dan kampus masih jadi area paling rawan terjadi kekerasan seksual

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Sepanjang bulan November yang baru saja lewat, ada tiga kasus pelecehan seksual yang menyita perhatian publik secara luas.

Kasus pertama adalah yang menimpah Agni, mahasiswi UGM yang dilecehkan oleh teman satu timnya saat sedang menjalani KKN. Ini kasus sudah cukup lamu dan mencuat kembali ke publik. Agni yang merasa dirugikan malah tidak mendapat dukungan dari kampusnya.

Kedua adalah ketidakadilan yang diterima oleh Baiq Nuril, korban kekerasan seksual verbal oleh mantan atasannya. Dia justru dihukum bersalah oleh Mahkamah Agung karena dianggap melanggar UU ITE.

Dan yang paling anyar, adalah seorang guru SD di Sukabumi yang punya hobi mencium bibir murid perempuan dengan alasan memberi reward. Guru ini belum diberi hukuman dan masih berstatus tersangka.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), mencatat angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2017 ada terdapat 348.446 orang yang melapor mengalami kasus pelecehan seksual. Untuk kasus perkosaan ada sebanyak 619 kasus dan persetubuhan atau eksploitasi seksual terdapat 555 kasus.

Data dari Komnas Perempuan juga mencatat ada sebanyak 1.528 kasus kekerasan seksual dilakukan di ranah privat dan dilakukan oleh pacar sendiri. Pelecehan ayah kandung ada sebanyak 425 orang dan yang dilakukan oleh paman sendiri sebanyak 322 kasus.

Di ranah publik angka kekerasan seksual pada 2017 mencapai 2.670 yang terdiri dari 911 kasus pencabulan, 708 kasus pelecehan seksual dan 669 kasus perkosaan.

Data ini menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dibanding catatan setahun sebelumnya yang hanya 291.150 kasus.

Walau kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan cukup tinggi, namun banyak kalangan yang meyakini masih banyak korban yang memilih bungkam daripada melapor apa yang dialaminya.

Koordinator pelayanan hukum LBH APIK, Uliarta Pangaribuan, mengatakan rata-rata korban merasa tertekan bila harus menguak identitasnya sebagai korban pelecehan seksual.

Ada beberapa faktor yang melekat. Salah satunya adalah ketakutan dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik. Selain itu, tidak mudah menunjukkan bukti dan saksi dalam kasus pelecehan seksual. Karena biasanya pelecehan seksual dilakukan di lokasi sepi dan tanpa CCTV.

“Misalkan ketika ada korban datang melaporkan kalau dia mengalami kekerasan seksual atau pun pelecehan seksual nah polisi akan menanyakan siapa saksinya, buktinya apa, sementara kita ketahui untuk mendapatkan saksi dan alat bukti itu masih sulit,” ujar Uliarta seperti dikutip dari kumparan.com, Selasa (27/11).

Menurut data pengaduan di Lembaga APIK, paling banyak pelecehan seksual terjadi di kampus dan sekolah. Selain itu area publik juga rawan kasus pelecehan seksual.

“Kayak di UGM misalnya, itu pencitraannya tinggi banget kan sekolah-sekolah itu enggak mau mendorong atau membantu korban untuk proses-proses seperti ini, apa lagi dilakukan oleh pihak sekolah. Biasanya kecenderungannya melindungi, menutupi, terkait nama baik sekolah,” imbuh Uli.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com