Anda ikut layanan Fintech? Cek daftar ini mana yang sudah kantongi ijin BI

ZONAUTARA.com -Layanan keuangan berbasis teknologi/online (fintech) kini sedang disorot. Pasalnya banyak perusahan fintech yang ditenggarai melakukan praktek curang dan bermasalah.

Baru-baru ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan 25 layanan fintech resmi bermasalah. Padahal perusahaan-perusahaan itu telah terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK).

LBH Jakarta memang sedang membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online (Pinjol), dan menerima sebanyak 1.330 pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh layanan pinjam meminjam (peer to peer lending) itu. Totalnya ada 89 layanan fintech yang melakukan pelanggaran.

“Hal yang lebih buruk adalah 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan perusahaan yang terdaftar dalam OJK. Perusahaan fintech yang terdaftar tidak menjadi jaminan kalau mereka tidak melakukan pelanggaran,” kata Pengacara Publik Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait, Senin (10/12), seperti dikutip dari beritagar.id

Adapun 25 layanan (platform) yang diketahui melakukan pelanggaran tersebut berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD dan KC.

Menangapi laporan LBH Jakarta itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) langsung merespon.

Kepala Bidang Pembiayaan Multiguna AFPI Dino Martin mengapresiasi upaya bantuan yang dilakukan LBH Jakarta kepada masyarakat yang mengaku menjadi korban pinjaman online. Namun, ia menyayangkan atas sikap LBH Jakarta yang tidak mau berkoordinasi dan menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama

Sementara itu, Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini telah menghapus sekitar 400 aplikasi dan situs yang berkaitan dengan fintech bermasalah.

Menteri Kominfo Rudiantara mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya layanan fintech yang bermasalah.

“Pengaduan bisa dilakukan sebagaimana konten negatif biasa. Jadi enggak usah khusus mengenai pinjaman. Nanti malah berbelit lagi,” kata Menteri Kominfo, Rudiantara, di Gedung Kominfo, Senin, 10 Desember 2018, sebagaumana dinukil dari viva.co.id.

Rudiantara mengatakan, jika ada masyarakat yang ingin melaporkan bisa kepada Kominfo. Dengan masuk ke fitur Aduan Konten yang ada di situs Kementerian Kominfo.

“Ada situs Kominfo, di sana ada boks aduan konten. Adukan saja di situ, kenapa menurut masyarakat ini ilegal atau menipu,” ujarnya.

Aturan Bank Indonesia

Menanggapi keluhan-keluhan masyarakat itu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan tentang kewajiban pendaftaran di BI bagi penyelenggara layanan fintech yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Aturan itu dikeluarkan pada Senin (10/12) kemarin.

Berkembangnya fintech di Indonesia memiliki nilai kelebihan (seperti manfaatnya) dan kekurangan (seperti potensi resiko, dan hal-hal lainnya yang mengganggu sistem keuangan) bagi konsumen, pelaku usaha, dan juga perekonomian nasional.

Oleh sebab itulah Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran.

Inilah daftar Penyelenggara fintech yang sudah melakukan pendaftaran, seperti dikutip dari daftar yang telah dikeluarkan oleh BI :

1. Cashlez Mpos (PT Cashlez Worldwide Indonesia)-Sistem Pembayaran
2. Pay by QR (PT Dimo Pay Indonesia) – Sistem Pembayaran
3. Bayarind Payment Gateway (PT Sprint Asia Technology)-Sistem Pembayaran
4. Toko Pandai (PT Toko Pandai Nusantara)-Sistem Pembayaran
5. YoOk Pay (PT Moneta Digital Internasional)-Sistem Pembayaran
6. Halomoney (PT Money Guru Indonesia)-Pendukung Pasar
7. Duithape (PT Virtual Online Exchange)-Sistem Pembayaran
8. Saldomu (PT Mitra Pembayaran Elektronik)-Sistem Pembayaran
9. Disitu (PT Gapura Data Kreasi-Pendukung Pasar
10. PajakPay (PT Achilles Financial Systems)-Penyelenggara Penunjang
11. Wallezz (PT Wallezz Finansial Teknologi)-Sistem Pembayaran
12. Lead Generation, Credit Scoring Check, Loan Market Place (PT Trusting Social Indonesia)-Pendukung Pasar
13. Netzme (PT Netzme Kreasi Indonesia)-Sistem Pembayaran
14. Mareco-Pay (PT Mareco Prima Mandiri)-Sistem Pembayaran
15. iPaymu (PT Inti Prima Mandiri Utama)-Sistem Pembayaran
16. Kanten (KT-Pay) (PT Aplikasi Solusi Data Indonesia)-Sistem Pembayaran
17. PrivyID (PT Privy Identitas Digital)-Penyelenggara Penunjang
18. Emvazo (PT Monokrom Digital Teknologi)-Sistem Pembayaran
19. OttoPay (PT Reksa Transaksi Sukses Makmur)-Sistem Pembayaran
20. SatuBon (PT Indo Sukses Mandiri)-Sistem Pembayaran
21. OttoCash (PT Transaksi Artha Gemilang)-Sistem Pembayaran
22. Paprika (PT Paprika Multi Media)-Sistem Pembayaran
23. Celengan.ID (PT Celengan Inovasi Keuangan)-Sistem Pembayaran
24. Danaxtra.com (PT Synergys Lima)-Pendukung Pasar
25. Jaringaan IDN & Sistem IDN (PT Infra Digital Nusantara)-Sistem Pembayaran
26. Davestpay (PT Hensel Davest Indonesia)-Sistem Pembayaran
27. Cermati.com (PT Dwi Cermat Indonesia)-Pendukung Pasar
28. EstaKios (PT Esta Digital Niaga)-Sistem Pembayaran
29. Infinitium Mobile Secure, Bank Payment Gateway, dan Infinitium Mobile eXperience (PT Infinitium Solutions)-Penyelenggara Penunjang
30. Kreditgogo.com (PT Kredit Gogo Informatika)-Pendukung Pasar
31. Tupai (PT Mitra Pajakku)-Sistem Pembayaran
32. SwipePay (PT First Payment Indonesia)-Sistem Pembayaran
33. Member Card Management System (MCMS) (PT Prima Vista Solusi)-Sistem Pembayaran
34. Easylife.id (PT Tujuh Insan Solusindo)-Pendukung Pasar
35. Pampasy (PT PAM Digital Teknologi)-Sistem Pembayaran
36. Bank as a Service (BaaS) (T Matchmove Indonesia)-Sistem Pembayaran
37. Sikatabis.com (PT Sikatabis Media)-Pendukung Pasar
38. Paper.Id (PT Pakar Digital Global)-Sistem Pembayaran
39. Midtrans (PT Midtrans)-Sistem Pembayaran
40. Rumah Sahabat Desa (PT Danarta Saudara Sejahtera)-Sistem Pembayaran
41. NiX (PT Nickel Finansial Indonesia)-Sistem Pembayaran
42. Oy! Bayar (PT Dompet Harapan Bangsa)-Sistem Pembayaran
43. Brankas (PT Brankas Teknologi Indonesia)-Sistem Pembayaran
44. Ayopop (PT Ayopop Teknologi Indonesia)-Sistem Pembayaran
45. Xfers (PT Xfers Indonesia Teknologi)-Sistem Pembayaran.

Editor: Ronny Adolof Buol