Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Hashim berharap Prabowo menang telak di Sulut

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo berharap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang telak di Sulawesi Utara pada Pemilihan Presiden (Pilpres), April nanti.

Ia mengatakan bahwa kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 lalu dikarenakan oleh fitnah, hoaks dan fake news.

“Harapannya tahun ini lebih bagus hasilnya. Kami berharap menang telak karena pasangan Cawapres pak Prabowo, yaitu pak Sandiaga Uno adalah putra Sulawesi. Dari Gorontalo. Kami rasa itu cukup,” tambah Hashim saat diwawancarai wartawan usai meresmikan rumah pemenangan Prabowo-Sandi di kawasan Tikala-Ares, Manado, Jumat (4/1/2019) sore.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2014, Prabowo yang waktu itu berpasangan dengan Hatta Radjasa kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang saat itu meraih 53,88 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta Radjasa hanya 46,12 persen.

Di Sulut sendiri, Tim Pemenangan Prabowo-Sandi diketuai Wenny Lumentut SE (Ketua DPD Partai Gerindra Sulut), dan Sekretaris dipegang Ayub Ali Albugis (Sekretaris DPW PAN Sulut).

Turut hadir dalam peresmian rumah pemenangan Prabowo-Sandi, para petinggi partai politik pendukung, yakni Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya.

Sedangkan dalam Dialog Kebangsaan yang digelar di Manado Convention Center, kawasan Boulevard, Hashim membantah isu bahwa Prabowo Subianto mendukung bentuk negara Khilafah.

Ia mengatakan bahwa bagi Prabowo, negara dengan dasar Pancasila adalah final.

“Itu hoaks. Kita hadapi dengan memberikan contoh, pak Prabowo tidak pernah menyatakan dukungan negara Khilafah tapi tetap negara Pancasila. Sudah ada komitmen, pak Prabowo menyatakan tidak ada perubahan negara. Pancasila bagi pak Prabowo adalah final,” tegas Hashim lagi. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement

Trending