Connect with us

POJOK RONNY

Artis ditangkap, setelah itu apa?

Published

on

zonautara.com

VA dan AS mampu menjeda keriuhan soal capres cawapres di media sosial. Dalam hitungan menit, sejak polisi menggerebek adegan enak-enak di kamar hotel di Surabaya itu, seketika itu virallah berita mereka.

Semua lini masa media sosial Sabtu (5/1/2019) diramaikan dengan kabar dugaan keterlibatan VA dan AS dalam bisnis prostitusi. Ditambah embel-embel “online” karena menurut polisi, mereka mendapat “tamu” lewat aplikasi online.

Tidak butuh lama, inisial VA dan AS terkuak, dan semakin hebohlah jagat media sosial karena ternyata yang satu adalah artis FTV dan satunya lagi model majalah dewasa.

Update juga terus-terusan dilakukan oleh media massa, mulai dari yang berkelas nasional hingga yang abal-abal. Semuanya melambungkan nama VA dan AS seketika.

Dan seperti yang diduga, VA dan AS diijinkan pulang. Mereka bebas bersama si R, pengguna jasa VA. Kabarnya dia adalah pengusaha yang sanggup membayar Rp 80 juta untuk sekali kencan dengan VA. Sementara AS bertarif Rp 25 juta per kencan.

Polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kehebohan ini, mereka adalah mucikari yang memfasilitas artis itu.

Memang aspek legalitas hukum untuk menjerat VA, AS dan R sebagai tersangka belum diatur dalam KUHP kita. Pasal 296 dan 506 KUHP hanya bisa menjerat para mucikari. Sementara pekerja sex-nya belum bisa dijerat dengan KUHP.

Begitu juga soal pengguna jasa pekerja sex, tidak ada pasal yang bisa menjadikan mereka tersangka, kecuali ada delik aduan dari suami atau istri yang sah sebagai tindakan perselingkuhan. Tetapi delik perselingkuhan hanya bisa diproses kalau terlapor melakukannya suka sama suka.

Maka pulanglah ke rumah VA dan AS serta R. VA secara terang-terangan meminta maaf atas kejadian ini. Dan begitulah dalam setiap kasus praktik prostitusi yang diungkap polisi.

Lantas setelah itu apa? Prostitusi memang nyata sudah ada sejak dahulu kala. Praktik ini dilarang. Tetapi tetap saja hadir, bahkan dengan semakin masifnya dunia digital, kini prostitusi semakin marak saja.

Para pelaku pekerja sex bahkan saat ini lagi memerlukan mucikari. Mereka tak perlu rumah bordir, lokalisasi atau penampungan seperti dulu. Para pekerja sex leluasa menjual diri mereka sendiri. Semuanya bisa dilakukan lewat berbagai aplikasi online yang dimanfaatkan untuk itu.

Sensor pemerintah terhadap konten pornografi bernilai ratusan milyar hanya mampu memblokir portal yang mengunggah konten pornografi. Sensor itu tidak bekerja untuk aplikasi chatting online. Cobalah tenggok Twitter, para pekerja sex dengan bebasnya menjual diri secara terang-terangan.

Polisi bilang, mereka bisa menangkap tangan VA dan AS karena telah mengintai perilaku mereka selama dua bulan sebelumnya. Lantas setelah tertangkap, selanjut apa?

Cukup memulangkan VA dan AS ke rumah? Tunggu saja, sebentar lagi artis itu akan gelar konferensi pers, lalu beri alasan dirinya terjebak bla bla bla. Minta maaf dan selesai.

Jika dalam setiap kasus prostitusi yang diungkap polisi berarkhir seperti ini, maka tak perlu heran, jika ada pesohor lainnya atau pekerja sex yang tetap nekat melakoninya. Yang penting bisa tanggung malu, toh tidak dihukum.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POJOK RONNY

Jaga kedamaian bagi Papua

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan.

Bagikan !

Published

on

Anak-anak Papua sewaktu mengikuti Parade Budaya di Wamena, Jayawijaya. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Hari-hari terakhir ini kita disuguhi berita yang tidak mengenakan dari Papua (termasuk Papua Barat). Hingga Minggu (1/9/2019) malam ini, kabar-kabar tentang situasi yang mencekam masih terus berdatangan, terutama di Jayapura.

Aksi protes terhadap tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya terus digelar di beberapa wilayah di Papua maupun di beberapa kota di Indonesia.

Protes itu dapat dimaklumi, sebab masyarakat Papua adalah saudara sebangsa kita. Mereka bukanlah orang lain, yang dapat diperlakukan semena-mena, apalagi dengan tindakan yang dapat merendahkan harga diri serta martabat.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya kita harus menaruh hormat pada semua etnis yang hidup bersama sebagai satu bangsa Indonesia.

Frasa “kesatuan” dalam singkatan NKRI itu mencerminkan semangat kita sebagai bangsa yang kuat karena persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. Kesatuan itu juga berarti tidak ada etnis yang lebih mulia dari yang lain. Semuanya sama dan sederajat. Begitulah semestinya kita memaknai NKRI.

Oleh karena itu, jika kemudian masyarakat Papua marah dengan perlakuan rasial maka sepatutnyalah juga kita sebagai satu bangsa yang sama, bersegera meminta maaf.

Disamping itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu memeroses siapapun yang bertindak rasis dalam kasus di Surabaya.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tindakan yang perlu segera diambil oleh aparat hukum. Terduga pelontar kata-kata rasis telah diciduk oleh polisi, dan kita berharap proses hukum selanjutnya segera dilakukan.

Tindakan pemerintah itu tentu juga harus dibarengi dengan kesadaran oleh masyarakat Papua yang menyampaikan protesnya, bahwa penyampaian pendapat tidak perlu dibarengi dengan aksi anarkis dan pengrusakan.

Sudah cukuplah kerusakan fasilitas umum dan aset negara yang terjadi dalam dua pekan terakhir ini. Begitu pula, sudah cukuplah suasana mencekam yang terjadi di tengah masyarakat yang berada di Papua.

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan. Kita harus mengembalikan aktifitas kehidupan sehari-hari seperti sedia kala.

Himbauan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Minggu (1/9), juga kiranya segera direspon oleh Pemerintah Pusat, bahwa sedapatnya TNI dan Polri yang diturunkan di Papua melakukan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan kekerasan dan penangkapan.

Kita semua setuju apa yang disampaikan Enembe, bahwa Papua sejatinya adalah miniatur Indonesia yang multietnis, multiagama dan multibudaya. Masyarakat asli Papua adalah masyarakat yang membuka diri bagi etnis manapun di Indonesia untuk hidup di Papua. Oleh karena itu, seharusnya juga masyarakat Papua yang hidup di luar Papua harus mendapat penghormatan yang sama.

Kita semua berharap, komitmen kita sebagai anak bangsa dapat mewujudkan kedamaian dan persatuan demi Papua damai yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com