Connect with us

HEADLINE

Indonesia paling banyak sumbang relawan, Cina didaftar paling bawah

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Lembaga statistik Gallup mempublikasi data hasil survey terhadap 150 responden di 146 negara di dunia. Survei yang dilakukan pada tahun 2017 itu salah satunya mengungkapkan index warga yang memberi diri menjadi relawan.

Indonesia ternyata menjadi negara nomor satu penyumbang relawan di dunia, dengan angka 53 persen. Angka ini mengungguli negara-negara yang terkenal dermawan seperti Amerika serikat yang hanya berkontribusi sebesar 39 persen.

Dibawah Indonesia ada Liberia dengan angka sumbangan relawan 47%, lalu menyusul Kenya sebesar 45%. Sementara negara yang paling sedikit memberi sumbangan relawan adalah Laos (7%).

Selain Albania, negara-negara yang berada paling bawah di daftar itu adalah Cina dan Yunani (7%), Kamboja dan Mesir (6%) serta Bulgaria dan Makedonia (5%).

Laporan Gallup itu menyebutkan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi keterlibatan warga sebuah negara dalam kegiatan-kegiatan amal.

Orang Brasil dan Turki punya keramahtamahan yang tinggi, tetapi orang Libya dan Irak punya potensi dua kali lipat memberi pertolongan kepada orang asing.

Secara global, ada sebanyak 2,2 miliar orang dari 7,6 miliar penduduk dunia pernah membantu orang asing. Sebanyak 1,4 miliar pernah memberi sumbangan untuk amal dan 1 miliar lainnya memberi waktu menjadi sukarelawan.

Profesor Peter B. Smith, dari School of Psychology di University of Essex di Inggris dalam jurnal Cross-Cultural Psychology (2015) menulis bahwa pengaruh faktor sosial, ekonomi dan budaya seperti kekayaan, kepercayaan, ketimpangan pendapatan, korupsi yang dirasakan, budaya dari kelompok dan agama memberi pengaruh terhadap tindakan ini.

Sebagai contoh: beberapa masyarakat memiliki budaya yang lebih kolektif, yang lebih menekankan pentingnya kelompok dibanding individu. Tetapi mereka terkadang tidak percaya pada orang luar.

Di negara Barat, faktor ekonomi dapat menjadi pengaruh utama kemampuan orang memberi sumbangan uang. Sementara di Myamnar, ajaran tradisi Budha Theravada menjadikan orang di sana punya kebiasaan memberi derma.

Rilis survei Gallup itu juga menunjukkan negara-negara yang terus menderita akibat pergolakan ekonomi dan politik secara konsisten mendapat skor rendah. Contohnya adalah Yaman, Palestina dan Yunani.

Sementara di Eropa Tengah dan Timur, pembatasan di masyarakat yang merupakan peninggalan era komunis menjadi hambatan keterlibatan masyarakat sipil dalam membantu orang lain.

Dr Robert Levine, seorang profesor Psikologi di California State University di Fresno, dan seorang spesialis dalam mengamati perilaku baik terhadap orang asing, mengatakan orang-orang merasa bahagia setelah memberi bantuan amal dan menjadi relawan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com