Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Jurnalis perempuan di Turki dipenjara karena laporan tentang Paradise Papers

Published

on

ZONAUTARA.com – Seorang jurnalis perempuan Turki, Pelin Ünker telah dijatuhi hukuman penjara 13 bulan dan didenda USD1615 karena tugasnya dalam melakukan penyelidikan mengenai Paradise Papers di negara-negara yang bebas pajak.

Pelin Ünker seorang jurnalis lepas dan juga merupakan anggota Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dinyatakan bersalah di pengadilan Istanbul.

Dia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan, karena menulis tentang perusahaan di Malta yang dimiliki oleh Binali Yıldırım, seorang yang dulunya menjabat sebagai Perdana Menteri sejak Mei 2016 hingga Juli 2018. Yildirim sekarang telah menjadi pembicara di Majelis Nasional Agung Turki setelah jabatan Perdana Menteri dihapuskan.

Setelah vonis hukuman itu dijatuhkan, Ünker dengan jelas mengatakan kepada ICIJ bahwa ia sendiri bermaksud untuk mengajukan banding, dan menunjukan bahwa keluarga Yildirim telah mengakui dengan sendirinya bahwa artikel tentang bisnis mereka di Malta adalah benar dan akurat.

Ünker juga mengatakan bahwa, keputusan yang ada tidak mengaggetkan dirinya, karena ia sudah mengetahui hasilnya sejak awal dan menurut dia tidak ada pelanggaran pidana atau pencemaran nama baik dalam artikelnya.

“Tetapi faktanya adalah bahwa putra-putra dari Binali Yıldırım memang benar memiliki perusahaan di Malta dan Binali Yıldırım mengakui bahwa semua perusahaan itu adalah milik mereka. Dan hal Itu juga sudah diterima dalam dakwaan,” kata Ünker.

Negara Turki memiliki rekor terburuk di dunia soal kebebasan bagi jurnalis, yang sejauh ini sudah memenjarakan sekitar 68 jurnalis pada akhir tahun lalu. Dari Semua wartawan yang dipenjara mereka dikenakan tuduhan tindakan kejahatan terhadap negara.

Paradise Papers merupakan laporan soal kebocoran dokumen secara massal pada industri keuangan luar negeri yang diterbitkan oleh konsorsium 90 media di seluruh dunia, termasuk The Guardian. Investigasi ini sendiri telah memicu investigasi kriminal baru, diperluas sampai di Swiss dan Argentina dan mempercepat proses reformasi di Uni Eropa.

Direktur ICIJ, Gerard Ryle, mengutuk hukuman penjara yang dijatuhkan pada Ünker, sebagai rangkaian kasus panjang bagi kebebasan berbicara di Turki.

“Putusan yang tidak adil ini adalah usaha  membungkam pelaporan investigasi yang adil dan akurat,”kata Ryle.

ICIJ sendiri memuji laporan investigasi yang berani dan jujur ​​dan mengecam serangan terhadap kebebasan jurnalistik di bawah pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Sumber:  ICIJ.org

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Menanti pengumuman penerimaan 254.173 CPNS usai libur Lebaran

Alokasi juga termasuk bagi tenaga kontrak dan honorer.

Published

on

ZONAUTARA.com – Akun resmi Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Twitter mencuitkan rencana pemerintah kembali membuka kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tak tanggung-tanggung, cuitan yang disertai infografis itu menyebutkan ada total 254.173 aparatur sipil negara yang dialokasikan dalam penerimaan nanti.

Belum jelas kapan pengumuman resminya. Cuitan itu hanya menyebut soal alokasi kebutuhan yang diperlukan.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, pengumuman resmi penerimaan CPNS tersebut akan dilakukan usai libur Lebaran.

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin telah memberi petunjuk waktunya.

“Itu nanti untuk triwulan ketiga 2019,” ujar Syafruddin, bulan lalu seperti dinukil dari grid.id.

Adapun, rincian besaran dalam Kepmen PANRB Nomor 12 Tahun 2019 dibagi 2, yakni untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besaran alokasinya seperti berikut:

1. Pemerintah pusat

Terdapat dua bagian kuota untuk pengisian pegawai ASN tahun 2019, yaitu Untuk PNS dan untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer sebanyak 23.212.

Kemudian untuk PNS, dibagi menjadi dua lagi, yaitu PNS yang diisi oleh pelamar umum sebanyak 17.519 dan PNS yang diisi dari sekolah kedinasan sebanyak 5.694.
Sehingga jika ditotal alokasi CPNS untuk pemerintah pusat sebesar 46.425.

2. Pemerintah Daerah

Sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah pun terdapat 2 bagian kuota untuk pengisian pegawai ASN tahun 2019, yaitu Untuk PNS dan untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer.

Besaran alokasi untuk PNS dibagi dua menjadi PNS yang diisi oleh pelamar umum sebanyak 62.249 dan PNS yang diisi dari sekolah kedinasan (STTD) sebanyak 75.
Totalnya menjadi 62.324. Sementara, alokasi untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer sebanyak 145.424. Jumlah alokasi untuk pemerintah daerah secara keseluruhan menjadi 207.748.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com