Connect with us

ZONA DAERAH

Pemkot edukasi warga soal penanggulangan stunting

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Angka stunting atau kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih pendek dari tinggi badan anak seusianya, disebut masih tinggi dan mengkhawatirkan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) pun berupaya untuk memberikan pendidikan atau mengedukasi masyarakat untuk menanggulangi penyakit tersebut.

Salah satunya melalui sosialisasi terkait penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, bertajuk ‘Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan stunting’.

Kegiatan yang dibuka langsung Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman ini dilaksanakan di Aula Tulip Inn, Paslaten Tomohon, Senin (4/2/2019).

Kepala Dinkesda dr Deesje Liuw dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lebih khusus ibu-ibu hamil dalam memahami akan pentingnya mencegah masalah stunting.

“Di samping itu untuk tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, teridentifikasinya status gizi pada ibu hamil, tersedianya informasi secara cepat mengenai masalah stunting pada anak, agar para ibu hamil dapat mengerti pentingnya menkomsumsi makanan yang seimbang dan bergizi sejak awal kehamilan,” ujar Liuw didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Moudy Pusung.

Sementara itu, Eman saat membuka kegiatan menjelaskan, bahwa dua masalah kekurangan gizi yang cukup tinggi di Indonesia sesuai hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018.

Menurut dia, Kota Tomohon patut bersyukur karena hasil survey pematauan status gizi oleh Kementerian Kesehatan tiga tahun berturut sejak 2015 hingga 2017, Kota Tomohon mendapat kategori baik dalam klasifikasi permasalahan gizi dengan hasil 19,9% pada 2015, 6,9% pada 2016, dan 2017 dengan hasil 13,4%.

“Artinya, Tomohon masih berada di bawah batas toleransi standar WHO, sehingga dari hasil ini Kota Tomohon mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan sebagai Kota di Indonesia yang mendapatkan kategori baik tiga tahun berturut-turut,” ungkap Eman.

Eman pun mengajak para ibu-ibu hamil dan para pengelola program gizi Puskesmas untuk melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.

“Karena penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama, agar tercipta generasi muda yang sehat dan kuat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis Wali Kota Eman menyerahkan makanan tambahan dan susu ibu hamil secara gratis kepada para ibu hamil.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com