Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Sungai lingkar tambang diadukan tercemar, Komisi IV Datangi PT MSM

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Adanya aduan masyarakat dari sejumlah desa lingkar tambang bahwa sungai Paniang tercemar oleh aktifitas PT Meares Soputan Mining (MSM), ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPRD Sulut dengan mendatangi perusahaan tambang emas terbesar di Sulawesi Utara itu, Selasa (5/3/2019) lalu.

Dipimpin oleh Ketua Komisi, James Karinda SH, komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup itu juga mengunjungi sejumlah desa di lingkar tambang. Di antaranya desa Kalinaung, Pinenet, Pinasungkulan dan Karondoran.

Para personel Komisi IV, di antaranya Karinda, Inggried Sondakh, Fanny Legoh, Herry Tombeng, Nori Supit, Hj Muslimah Mongilong dan Siska Mangindaan mendapat penjelasan dari Kepala Teknik Tambang PT MSM, Sapto soal dugaan pencemaran lingkungan.

Dia membantah jika sungai yang mengaliri desa-desa lingkar tambang tercemar akibat aktifitas pertambangan PT MSM. Menurut dia, air sungai menjadi panas karena ada sumber air panas.

“Kalaupun ada air panas hasil pengolahan limbah dari aktifitas PT MSM, suhu derajatnya sudah diturunkan, dan tidak melewati baku mutu. Dan kami juga punya penampungan,” terang Sapto.

Dia juga menyatakan bahwa PT MSM menjamin penyaluran air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.

“Dan kami bekerja sama dengan Kementerian PU menyediakan air bersih untuk warga,” tambah Sapto didampingi Public Relation Herry Inyo Rumondor.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut, Ir Marly Gumalag mengatakan bahwa selama ini, PT MSM rutin melaporkan pengelolaan limbah.

“Akan tetapi jika hasil produksi dan limbahnya bersuhu 26 derajat, sebaiknya diturunkan menjadi 24 derajat sama dengan air sungai,” kata Gumalag.

Sedangkan Karinda secara tegas meminta PT MSM segera menindaklanjuti aduan masyarakat.

“Kami minta ada solusi dari PT MSM atas aduan masyarakat ini. Karena warga mengadu di sungai tersebut tidak ada lagi kehidupan karena air sudah menjadi panas. Ini harus ditindaklanjuti,” tegas Karinda. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Lingkungan dan Konservasi

Pelaku kasus tambang illegal di TN Bongani Nani Wartabone dilimpahkan ke Kejati Sulut

Ancaman hukuman 15 tahun serta denda Rp 10 miliar.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Penyidik di Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, melimpahkan kasus tambang emas tanpa ijin (PETI) di Kawasan Taman Nasional (TN) Bogani Nani Wartabone ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Dalam pekara ini, tersangka SM (38) yang berperan sebagai pemilik tambang sekaligus pemodal menyuruh pekerja melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin, sementara tersangka HA (37) berperan sebagai operator alat berat yang melakukan kegiatan penambangan dan membawa alat berat masuk ke kawasan hutan.

Barang bukti berupa satu unit eskavator telah diserahkan oleh Penyidik LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi kepada pihak Kejati Sulawesi Utara untuk masuk pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan bahwa kasus ini merupakan hasil kegiatan bersama Tim Gabungan yakni Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado bersama dengan Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

“Saat itu tanggal 21 Pebruari 2020 tim gabungan telah mengamankan satu unit eskavator merek Hyundai serta pelaku di lokasi Patolo, Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tepatnya di dalam Kawasan TN Bogani Nani Wartabon,” jelas Dodi, Jumat (24/4/2020).

Dodi juga menjelaskan bahwa sebelumnya tersangka HA dan SM sudah ditahan oleh PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu. Sementara barang bukti berupa eskavator saat ini diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

PPNS Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi menjerat HA dan SM dengan pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak 10 miliar rupiah serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yasid Nurhuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada penyidik melakukan tugas dengan professional, jika mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang sah, terhadap semua pelaku yang terlibat untuk dilakukan proses penyidikan.

Penindakan para pelaku penambangan emas tanpa ijin di Kawasan hutan TN Bogani Nani Warta Bone ini merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tujuan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari kegiatan pengunaan kawasan hutan secara tidak sah dan kegiatan ilellal lainnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa ditengah pandemi covid19 ini, GAKKUM LHK tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan kehutanan, terutama di Kawasan konservasi seperti di TN Bogani Nani Wartabone dari kegiatan tambang emas tanpa ijin,

“Ini sudah menjadi prioritas nasional, namun tentunya hal ini dilakukan dengan mengedepankan ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Easio.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com