Connect with us

Hukum dan Kriminal

Ini kronologi hingga Bupati Talaud ditangkap KPK

Published

on

JAKARTA, ZONAUTARA.com Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengungkap kronologi penangkapan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, di kantor KPK Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Basaria membeberkan, Sri Wahyuni yang kini berstatus tersangka, diduga menjadi penerima suap terkait revitalisasi pasar di Kepulauan Talaud.

Barang yang diduga suap tersebut berupa tas yang rencananya diberikan sebagai hadiah ulang tahun.

Selain tas, KPK mengamankan barang bukti berupa tas, jam, dan perhiasan mewah serta uang dengan nilai sekitar Rp 513.855.000.

Basaria menjelaskan, kasus tersebut berawal saat Sri Wahyumi diduga meminta fee sekitar 10 persen kepada kontraktor terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Tim KPK mendapatkan informasi adanya pemintaan fee 10 persen dari bupati melalui BNL (Benhur Lalenoh) sebagai orang kepercayaan bupati kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud,” katanya dilansir dari Kompas.com.

Basaria menyebut, Benhur bertugas mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek dan bersedia memberikan fee 10 persen.

Benhur kemudian menawarkan Bernard Hanafi Kalalo proyek di Kabupaten Talaud dan meminta fee 10 persen.

BNL, lanjut Basaria, kemudian meminta Bernard Hanafi Kalalo (BHK) untuk memberikan barang mewah kepada Bupati Sri Wahyumi sebagai bagian dari fee 10 persen tersebut.

Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhur mengajak Bernard untuk diperkenalkan ke Sri Wahyumi.

Beberapa hari kemudian berdasarkan perintah Sri Wahyumi ke Benhur, Bernard diminta ikut ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan Sri Wahyumi di Jakarta.

“Terkait fee yang diharuskan oleh bupati, BNL meminta BHK memberi barang-barang mewah sebagai bagian dari imbalan sebesar 10 persen. Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan 2 proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud,” jelasnya. Kedua pasar itu adalah Pasar Lirung dan Pasar Beo.

KPK menetapakan Sri Wahyumi, Benhur, dan Bernard sebagai tersangka. Dua nama pertama ditetapkan sebaga tersangka penerima suap, sementara Bernard sebagai pemberi. 

Editor : Christo Senduk

Hukum dan Kriminal

Terbukti lakukan pungli, dua oknum pegawai Dishub Minahasa dibui 1 tahun

Published

on

Sidang kasus pungli pegawai Dishub Minahasa di Pengadilan Tipikor Manado. (Foto: Humas Kejari)

MANADO, ZONAUTARA.com – Dua oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Minahasa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar (pungli) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Rabu (15/5/2019).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta.

Dia mengatakan, dua oknum petugas Dishub Minahasa tersebut, masing-masing Jantje Taroreh dan Marthen Kalalo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 12A Undang-Undang (UU) Tipikor

“Para terdakwa divonis pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp10 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ungkap Rabeta.

Menurut dia, atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Elson S. Butarbutar dan para terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir.

Diketahui, sebagaiama dalam dakwaan JPU Kejari Tomohon, para terdakwa diseret ke meja hihau atas aksi pungli terkait penerbitan Kartu Uji Kendaraan Bermotor (KUKB) dan Surat Keterangan Dispensasi Angkutan Khusus (SKDAK) pada saat melaksanakan operasi keselamatan dan kelengkapan administrasi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement

Trending