Connect with us

KABAR SULUT

Empat calon Anggota DPD ini melaju ke Senayan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.comEmpat nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dipastikan melenggang mulus ke Senayan Jakarta.

Keempat nama tersebut, yakni Cherish Harriette, Maya Rumantir, Djafar Alkatiri dan Stefanus BAN Liow.Keempatnya pun dipastikan duduk sebagai Anggota DPD RI periode 2019-2024 yang mewakili Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini pun berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

Hingga Jumat (3/5/2019) siang, Cherish Harriette telah mengantongi sebanyak 175.484 suara dan menempati urutan pertama.

Posisi kedua ditempati Maya Rumantir dengan perolehan suara sebanyak 149.140 suara.

Kemudian di urutan tiga ada Djafar Alkatiri dengan raihan suara sebanyak 133.767.

Sementara untuk posisi keempat ditempati Stefanus BAN Liow yang merupakan Anggota DPD RI aktif dengan perolehan suara sebanyak 122.958.

Untuk posisi kelima RM Luntungan sebanyak 105.712 suara dan urutan keenam HWB Sumakul dengan 87.842 suara.

Tim Data SBANL Venko Sewow dan Maikel Salaki mengatakan, transparansi sangat terasa pada perhelatan Pemilu serentak 2019.

Pasalnya, potensi kecurangan bisa diminimalisir dengan bisa diaksesnya C1 secara langsung oleh publik.

“Selain itu, pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu sampai di jajaran terdepan yakni desa/kelurahan dan TPS melaksanakan tugas dengan segala baik dalam menyelenggara pesta demokrasi, bahkan banyak jatuh korban sakit sampai meninggal dunia,” ungkap keduanya.

Mereka pun memberikan apresiasi kepada para penyelenggara pemilu dengan dibantu personel dari TNI dan Polri.

“Namun begitu, keputusan final perolehan suara harus menunggu penetapan KPU sesuai tingkatan,” pungkas Venko dan Maikel.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com