ZONAUTARA.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkot Bitung Theo Rorong mengklaim, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung mengalami peningkatan sebesar 15,8 persen atau sekitar 9,1 miliar.
Capaian itu, kata Theo, lebih tinggi dibandingkan dengan periode Juli 2025 lalu, yang hanya menyentuh angka 58 miliar.
“Per Juli 2026, realisasi PAD sudah capai 67 miliar atau persentasenya 64,64 persen dari target 104 miliar. Artinya, jika dilihat dari gambaran data ini, ada peningkatan PAD sebesar 15,8 persen atau sekitar 9,1 miliar,” katanya, Selasa (04/08/2026).
Eks pejabat Kepala Bagian Umum Pemkot Bitung itu juga menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat komponen pendapatan.
Komponen yang dimaksud Theo adalah; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
“Untuk komposisi realisasi dari empat komponen ini, pendapatan pajak daerah yang paling tinggi sebasar 57 miliar. Sementara retribusi daerah 2 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebasar 1 miliar,” kata Theo.
Kendati berpotensi mencapai target PAD, Theo masih enggan mengakui Pemerintahan Hengky Honandar – Randito Maringka telah keluar dari tekanan Fiskal daerah.
“Masih banyak kebutuhan daerah yang belum terakomodir. Manado saja dengan PAD yang besar, tapi masih butuh transfer ke daerah (TKD),” tegasnya.
Disnaker mendekati capaian target retribusi daerah
Grafis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkot Bitung menunjukan ada tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerima retribusi.
Tujuh OPD penarik retribusi itu adalah; Dinas Ketenagakerjaan, RSUD Pratama, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perkimtan dan Dinas Kesehatan.
Menariknya, dari ketujuh OPD, Dinas Ketenagakerjaan yang dipimpin Rahmat Dunggio mendekati capaian target retribusi melalui perpanjangan tenaga kerja asing (TKA).
Target retribusi yang sebelumnya ditetapkan 650 juta per tahun, total realisasi Disnaker sudah tembus angka 560 juta.
Theo merinci, ada 10 jenis retribusi daerah. Selain perpanjangan tenaga kerja asing (TKA), katanya, ada pelayanan kesehatan di RSUD, pelayanan kebersihan, pemanfaatan aset daerah, parkir tepi jalan umum, galangan kapal, jasa tambat perahu, persetujuan bangunan gedung, pelayanan kesehatan Puskesmas dan dana non kapitasi JKN.
“Memang betul, Disnaker paling mendekati capaian target. Tapi, target retribusi itu berbeda-beda setiap OPD. Sehingga ada yang mendekati target ada yang memang masih jauh,” jelasnya. (yb)
