Connect with us

Zona Bolmong Raya

13 petahana DPRD Bolmong tumbang, 10 masih “sakti”

Published

on

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019 KPU Bolmong. (Foto: itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com -Berdasarkan pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, tercatat sebanyak 13 anggota DPRD Bolmong petahana dipastikan tumbang.

Di daerah pemilihan (Dapil) 1 (Lolak, Sangtombolang) ada Vera Moren Pandelaki (Golkar), Slamet Kohongia (Demokrat), dan Esra Panese (Gerindra).

Sedangkan di Dapil 2 (Poigar, Bolaang, Bolaang Timur) ada nama Tedi Nikijuluw Jong (Gerindra), dan Evanglin Mahabir (PAN).

Di Dapil 3 (Passi Barat, Passi Timur, Bilalang) sang incumbent Thamrin Mokoginta (Demokrat) juga dipastikan gagal mendapatkan kursi kembali.

Sementara di Dapil 5 (Dumoga, Dumoga Timur, Dumoga Tenggara) ada Elsye Pitoy (PDIP), Suni Jumensi Agrid Dampi (PDIP), Robby Garry Giroth (Golkar), Ramly Manggopa (Demokrat) dan Ferry Rengkuan (PAN).

Dan terakhir Dapil 6 (Dumoga Barat, Dumoga Utara, Dumoga Tengah) ada I Nengah Sukarma (PDIP) dan I Made Suarinta (PAN).

Lima petahana lainnya, Swempri Rugian (PDIP), Sunyoto Paputungan, (Demokrat), Dony Lumenta (Demokrat), Musli Manoppo (PAN), dan Ahadin Mamonto (PAN) memilih pensiun dan tidak kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2019.

Sedangkan Yusra Alhabsyi (PKB) dan Deddy Senduk (Gerindra) memilih bertarung di tingkat yang lebih tinggi yakni DPRD Provinsi Sulut, Dapil Bolaang Mongondow Raya.

Berbeda dengan 10 incumbent penghuni gedung rakyat Bolmong lainnya yaitu, Tonny Tumbelaka (PDIP), Lesly Lanny Kaligis (PDIP), Mas’ud Lauma (PDIP), Welty Komaling (PDIP), Sutarsih Mokodompit (PKB), I Ketut Sukadi (Golkar), Marthen Tangkere (Golkar), Abdul Kadir Mangkat (Golkar), Mohammad Syahrudin Mokoagow (PKS), dan Chindra Opod (Nasdem).

Mereka bersama 20 orang pendatang baru dipastikan melenggang mulus untuk DPRD Bolmong periode 2019-2024.

Di sisi lain, Komisioner KPU Bolmong Divisi Data dan Informasi, Afif Zuhri mengatakan, pleno yang selesai digelar, Jumat (3/5/2019), baru sebatas rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

Menurut Afif, pleno penetapan kursi akan digelar setelah pleno rekap perolehan suara ini selesai hingga tingkat nasional dalam hal ini KPU RI.

“Penetapan kursi kemungkinan nanti sekitar Juni atau Juli 2019. Sembari kita menunggu jangan sampai ada gugatan atau sengketa dari Parpol maupun Caleg. Jadi ini belum final,” singkatnya. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com