Connect with us

Zona Bolmong Raya

13 petahana DPRD Bolmong tumbang, 10 masih “sakti”

Published

on

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019 KPU Bolmong. (Foto: itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com -Berdasarkan pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, tercatat sebanyak 13 anggota DPRD Bolmong petahana dipastikan tumbang.

Di daerah pemilihan (Dapil) 1 (Lolak, Sangtombolang) ada Vera Moren Pandelaki (Golkar), Slamet Kohongia (Demokrat), dan Esra Panese (Gerindra).

Sedangkan di Dapil 2 (Poigar, Bolaang, Bolaang Timur) ada nama Tedi Nikijuluw Jong (Gerindra), dan Evanglin Mahabir (PAN).

Di Dapil 3 (Passi Barat, Passi Timur, Bilalang) sang incumbent Thamrin Mokoginta (Demokrat) juga dipastikan gagal mendapatkan kursi kembali.

Sementara di Dapil 5 (Dumoga, Dumoga Timur, Dumoga Tenggara) ada Elsye Pitoy (PDIP), Suni Jumensi Agrid Dampi (PDIP), Robby Garry Giroth (Golkar), Ramly Manggopa (Demokrat) dan Ferry Rengkuan (PAN).

Dan terakhir Dapil 6 (Dumoga Barat, Dumoga Utara, Dumoga Tengah) ada I Nengah Sukarma (PDIP) dan I Made Suarinta (PAN).

Lima petahana lainnya, Swempri Rugian (PDIP), Sunyoto Paputungan, (Demokrat), Dony Lumenta (Demokrat), Musli Manoppo (PAN), dan Ahadin Mamonto (PAN) memilih pensiun dan tidak kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2019.

Sedangkan Yusra Alhabsyi (PKB) dan Deddy Senduk (Gerindra) memilih bertarung di tingkat yang lebih tinggi yakni DPRD Provinsi Sulut, Dapil Bolaang Mongondow Raya.

Berbeda dengan 10 incumbent penghuni gedung rakyat Bolmong lainnya yaitu, Tonny Tumbelaka (PDIP), Lesly Lanny Kaligis (PDIP), Mas’ud Lauma (PDIP), Welty Komaling (PDIP), Sutarsih Mokodompit (PKB), I Ketut Sukadi (Golkar), Marthen Tangkere (Golkar), Abdul Kadir Mangkat (Golkar), Mohammad Syahrudin Mokoagow (PKS), dan Chindra Opod (Nasdem).

Mereka bersama 20 orang pendatang baru dipastikan melenggang mulus untuk DPRD Bolmong periode 2019-2024.

Di sisi lain, Komisioner KPU Bolmong Divisi Data dan Informasi, Afif Zuhri mengatakan, pleno yang selesai digelar, Jumat (3/5/2019), baru sebatas rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

Menurut Afif, pleno penetapan kursi akan digelar setelah pleno rekap perolehan suara ini selesai hingga tingkat nasional dalam hal ini KPU RI.

“Penetapan kursi kemungkinan nanti sekitar Juni atau Juli 2019. Sembari kita menunggu jangan sampai ada gugatan atau sengketa dari Parpol maupun Caleg. Jadi ini belum final,” singkatnya. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com