Connect with us

EDITOR'S PICK

Risalah susunan kabinet Jokowi yang beredar adalah hoaks

Presiden terpilih Joko Widodo hingga kini belum mengumumkan nama-nama calon menteri.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Dua hari belakangan beredar luas sebuah berkas berformat pdf yang didalamnya terdapat struktur rancangan susunan kabinet kerja jilid II Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024.

Berkas dengan kop Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia dengan logo Garuda Pancasila itu, dishare melalui jejaring sosial dan group-group di aplikasi percakapan.

Dalam berkas itu, tercantum nama-nama yang terpilih dari hasil rapat pengangkatan menteri Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Sentul City International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7).

Dalam daftar itu terdapat sejumlah nama menteri petahana diantaranya yakni Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.

Lalu ada pula nama lama dengan jabatan baru, yakni Seskab Pramono Anung menjadi Mensesneg, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Negara dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dipasang sebagai Menko Perekonomian.

Selain itu, ada sejumlah nama baru muncul dalam kabinet ini yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prananda Prabowo, Menteri Pariwisata Dedi Mulyadi, Menteri Perindustrian Soetrisno Bachir, Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Grace Natalie.

Jangan percaya itu hoaks

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memastikan beredarnya daftar menteri Kabinet Kerja Jilid II yang tersebar luas di media sosial dan grup-grup whatsapp adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Djarot juga menyebut berkas berformat pdf yang tersebar sejak Selasa (17/7) tersebut adalah kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

“Wah opo ini, enggak, enggak,” kata Djarot, saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Rabu (17/7), dikutip dari CNN.

Situs Kominfo juga memuat klarifikasi soal berkas pdf itu dan menegaskan bahwa itu hoaks. Kominfo mengutip pernyataan Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Kemenangan Nasional (TKN), Usma Kansong yang menyebut bahwa informasi yang beredar itu tidak benar.

Presiden terpilih Joko Widodo dan pasangannya wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin hingga kini belum mengumumkan nama-nama calon menteri mereka.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: die cuts for scrapbooking

  2. Pingback: cbd

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Penanganan kekerasan terhadap perempuan lamban

Selama 3 tahun terakhir, ada 179 kasus yang ditangani Swara Parangpuan.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

MANADO, ZONAUTARA.com – Penanganan terhadap kekerasan perempuan dinilai lamban. Sementara fakta kualitas dan kuantitas tindakan kekerasan terhadap perempuan terus berkembang dengan cepat.

Dalam catatan Swara Parangpuan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, ada sebanyak 179 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi.

“Kendati terlihat adanya tren penurunan dari segi kuantitas, tetapi bukan berarti realitas sebenarnya kekerasan terhadap perempuan menurun,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Sulut, Mun Djenaan, Selasa (10/12/2019) saat melaunching Catatan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019.

Menurut Mun, saat ini informasi terkait adanya lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan telah terdistribusi.

“Masyarakat sudah mulai tercerahkan oleh informasi-informasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan sudah ada layanan yang ada di desa-desa yang didampingi oleh Swara Parangpuan,” kata Mun.

Meski demikian catatan tahunan Swara Parangpuan menyorot soal tantangan yang dihadapi korban kekerasan terhadap perempuan. Tantangan terbesar adalah sulitnya mendapatkan layanan hukum, padahal 65 persen dari kasus yang ditangani, korban ingin mendapatkan layanan hukum.

“Tantangan dalam layanan hukum itu antara lain sulitnya menghadirkan pembuktian kasus pelecehan seksual, pengakuan korban sering tidak menjadi alat bukti hukum serta korban sering mendapat reviktimisasi dari aparat dan masyarakat,” urai Mun.

Mun juga menjelaskan bahwa acap kali korban dibebankan untuk mencari alat bukti, pencarian pelaku yang lari dibebankan kepada keluarga pelaku dan korban, serta lamanya proses hukum KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang belum menjadi prioritas aparat.

Isu perempuan menurut Mun, masih dilihat sebagai isu sektoral dan juga parsial dalam penegakan hukum dan perencanaan pembangunan. Di struktur kepolisian misalnya, penanganan KDRT masih disatukan dengan unit penanganan perempuan dan anak.

Sementara selama ini pemerintah dalam menangani trafficking masih melakukan pendekatan hukum semata. Padahal motivasi korban trafficking paling banyak karena masalah ekonomi.

“Semestinya ada pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam penanganan trafficking,” kritik Mun.

Melihat situasi kekerasan terhadap perempuan yang masih terus berlangsung itu, Swara Parangpuan mendesak pemerintah menjadikan isu perempuan dan anak sebagai salah satu program prioritas dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Jika perlu harus ada kebijakan daerah yang memberikan jaminan anggaran perlindungan terhadap korban, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga pemberdayaan,” kata Mun.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com