Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Pengembangan Ekonomi BUMDes minta dipriotitas

Dana desa jangan hanya untuk membangun infrastruktur.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Majid, mengatakan, dana desa lima tahun ke depan akan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemaksimalan pengembangan ekonomi, diharapkannya dapat mempercepat kemandirian pembangunan desa.

“Ini penting. Lima tahun ini kita masih fokus pada infrastruktur karena memang infrastruktur desa masih belum memadai. Tapi kalau infrastruktur terus, kemudian infrastruktur banyak, nanti dana desa hanya akan habis digunakan untuk perawatan infrastruktur terus. Kalau desa tidak ada pendapatan lain selain dana desa, dana desa tidak akan cukup untuk merawat infrastruktur tersebut,” jelas Taufik, Rabu (21/8/2019), dikutip dari detik finance.

Di Buleleng, Bali, Taufik melihat kerjasama antara 30 BUMDes yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan usaha pengolahan air minum dalam kemasan.

“Perjanjian kerja sama ini dilakukan agar BUMDes di Kabupaten Buleleng punya unit usaha bersama. Terkait operasional akan dilaksanakan di tiga lokasi di Kabupaten Buleleng. Satu lokasi akan dikelola 10 BUMDes, sehingga akan ada 30 BUMDes yang terlibat,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengaku tengah gencar mempromosikan agar BUMDes bisa bekerjasama dengan perusahaan swasta baik lokal, nasional, maupun internasional.

Menurutnya, bekerjasama mengembangkan usaha dengan perusahaan akan membantu memperbaiki BUMDes serta memperbaiki sistem pengelolaan bisnis.

“Karena tidak semua orang desa bisa mengelola bisnis. Oleh sebab itu perlu pendampingan dan pendampingan paling efektif soal ini adalah perusahaan swasta,” ujarnya.

Tak hanya BUMDes, kata Eko, kerja sama antara perusahaan swasta dan BUMDes juga akan menguntungkan pihak swasta. Ia meyakini, kerja sama antara puluhan BUMDes di Kabupaten Buleleng dengan PT Pakar Cipta Karya dan PT Toya Ning Alami tersebut akan cepat berkembang.

“Di Bali ini kan banyak wisatawan. Maka perlu dikembangkan juga desa wisatanya. Semakin banyak wisatawan yang mampu ditarik ke Bali, maka potensi air minum dalam kemasan ini juga semakin besar. Karena turis-turis juga butuh minum,” ungkapnya.

Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan permodalan masing-masing Rp1 miliar untuk 30 BUMDes di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui dua tahap.

Bagikan !

Ekonomi dan Bisnis

Tidak semua pegawai swasta bergaji dibawah Rp 5 juta dapat subsidi pemerintah sebesar Rp 600 ribu

Penerima harus terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Bagikan !

Published

on

Subsidi gaji swasta
Ilustrasi

ZONAUTARA.COM – Pemerintah terus memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Bantuan tersebut dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan subsidi bagi pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap, program yang akan berjalan September ini mampu menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja.

“Jumlah pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta sebanyak 13,8 juta pekerja. Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya duplikasi. Pemerintah berharap subsidi ini dapat menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja yang terdampak Covid-19,” kata Ida akhir pekan lalu.

Selama empat bulan, pekerja yang bekerja di perusahaan swasta yang menerima upah di bawah Rp 5 juta akan menerima subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan, atau total Rp 2,4 juta.

Pemberiannya akan diberikan setiap dua bulan sekali, atau sebesar Rp 1,2 juta sekali terima, yang ditransfer langsung ke rekening pribadi.

Namun tidak semua pekerja di sektor swasta dan bergaji di bawah Rp 5 juta yang dapat menerima bantuan subsidi pemerintah ini.

Syarat penerima subsidi gaji ini adalah pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenakaerjaan dengan gaji dibawah Rp 5 juta per bulan.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria penerima bantuan subsidi gaji tersebut melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.

Dia pun berharap perusahaan dan tenaga kerja aktif menyampaikan nomor rekeningnya.

“Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah,” ujar Utoh, Minggu (9/8), dikutip dari Kontan.co.id.

Utoh pun mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan berusaha menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening ini sebelum September.

Untuk menjalankan bantuan subsidi gaji ini, pemerintah menggunakan data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah pun mengatakan ada sekitar 13,8 juta tenaga kerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Utoh, data yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan data peserta aktif dengan upah di bawah Rp 5 juta, berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Dia juga mengatakan data tersebut akan divalidasi ulang oleh pemerintah untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

“Hal ini dilakukan karena sumber dana bantuan subsidi gaji ini berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah,” jelas Utoh.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com