Connect with us

Hukum dan Kriminal

Pembantaian di KM Mina Sejati: 7 ABK tewas, 23 misterius, 3 pelaku tidak diketahui, 13 loncat ke laut

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

ZONAUTARA.com – Tragedi di atas Kapal Motor (KM) Mina Sejati di perairan Kepulauan Aru, Maluku membuat aparat bekerja keras untuk mengungkapkannya.

Pada 17 Agustus 2019, semula dilaporkan telah terjadi pembajakan KM Mina Sejati. Namun TNI AL dan tim SAR memastikan bahwa yang terjadi adalah murni aksi kriminal sesama anak buah kapal (ABK).

Awalnya, petugas Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual menerima laporan melalui telepon satelit dari nahkoda KM Mina Sejati, Ko Awi.

Keesokan harinya KRI Teluk Lada 521 dari Lanal Aru yang mencapai titik lokasi kejadian bernegosiasi dengan ABK KM Mina Sejati yang masih berada di atas kapal.

Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AL Laksamana Pertama Mohamad Zaenal mengatakan bahwa ada lima jasad ABK di atas kapal serta belasan ABK lain yang masih hidup sebelum kapal tenggelam.

Belakangan dari keterangan korban selamat, diketahui lima jasad korban itu berasal dari ABK yang selamat.

Pada keterangan selanjutnya, Zaenal memastikan bahwa korban pembantaian di KM Mina Sejati berjumlah tujuh orang, yakni lima ABK yang tewas di kapal dan dua ABK lain yag tewas saat berusaha melompat ke laut bersama 11 rekan mereka lainnya.

“Jadi jumlah korban tewas itu ada tujuh orang, lima di atas kapal dan dua lagi tewas setelah berusaha melompat ke laut,” ujarnya.

Setelah lebih dari sehari memantau dan mengawasi KM Mina Sejati di sekitar lokasi kejadian, pasukan TNI AL akhirnya berhasil menguasai kapal tersebut pada Senin (19/8/2019).
Namun, saat penggeledahan dilakukan di kapal, tidak ada satu pun ABK yang ditemukan, termasuk juga lima jasad ABK.

Dari 36 ABK di dalam kapal, ada 23 yang masih hilang termasuk tiga pelaku pembantaian. Adapun 13 lainnya yang lolos dari pembantaian menceburkan diri ke laut.

Dari 13 orang itu, dua meninggal tenggelam dan jenazahnya sudah ditemukan. Sebelas ABK yang selamat sudah dievakuasi KM Gemilang Samudera yang kebetulan melintas sebelum akhirnya dibawa ke Dobo.

Menurut Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Aru Letkol Laut Suharto Silaban, menurut keterangan yang diperoleh dari ABK selamat, aksi pembantaian itu dilakukan tiga pelaku saat peuluhan rekan mereka sedang tidur.

ABK lainnya mengetahui insiden berdarah itu setelah bel kapal berbunyi pertanda aktivitas ABK dimulai. ABK yang tidak dibunuh mencoba melakukan perlawanan. Namun karena pelaku bersenjata tajam, mereka kemudian memilih meloncat kelaut.

Silaban menjelaskan bahwa pihaknya masih mencari 23 ABK termasuk tiga pelaku yang masih misterius keberadaan mereka.

“Kemungkinan besar semuanya telah tewas,” katanya.

Kini aparat Polres Kepulauan Aru sementara memeriksa 11 ABK KM Mina Sejati yang selamat dalam insiden itu. Sebelumnya, 11 ABK tersebut sempat menjalani pemeriksaan intensif di Markas Lanal Aru.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Hukum dan Kriminal

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Seluruh fraksi yang hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (05/09/2019), menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, kurang-lebih ada 21 pasal di dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Pasal-pasal tersebut antara lain mengenai status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN); penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai ASN tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu,” kata Abdul di Jakarta, Rabu (11/09/2019)

Dalam RUU itu, imbuhnya, juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

“Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR,” ujarnya.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Ketua Umum AJI mengatakan, kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

“Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara,” terangnya.

Fakta merisaukan

Dua fakta ini sangat merisaukan AJI, organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI Revolusi Riza mengatakan, konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

“Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK,” kata Revolusi.

Presiden, menurutnya, bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.

“AJI mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi,” ujar Revolusi.

AJI juga, tambah Sekjen AJI, mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.

“AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR,” ujar Revolusi.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com