Kaltim siap jadi ibu kota negara

ZONAUTARA.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan kesiapannya menerima pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurutnya, baik masyarakat serta pemerintah daerah telah siap.

Untuk kian mematangkannya, Gubernur Isran juga akan melakukan koordinasi dengan dua Wali Kota, Samarinda dan Balikpapan; kemudian  Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara.

“Itu kesiapan kita, tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus siap,” ujar Isran, usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019). .

Gubernur Isran meyakini, dampak positif pemindahan ibu kota negara itu bukan hanya untuk kepentingan Kaltim, tapi juga untuk semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur.

“Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini adalah suplai dari pada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya yang sangat bagus,” kata Islan.

Menurut Gubernur Kaltim, dampak positif pemindahan ibu kota negara itu akan banyak, bukan hanya persoalan-persoalan yang ada di Kaltim, tapi juga di beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur akan mendapatkan dampaknya karena jarak dari wilayah ini berada pada posisi di tengah-tengah negara.

Baca: Ibu Kota Negara pindah ke Kaltim; Ibu kota negara pindah paling lambat tahun 2024; Pemindahan ibu kota negara sudah digagas lama

Advertisment:

Sementara itu, pemerintah pusat memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kebupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupatan Kutai Kartanegara, di Kaltim, tidak akan menganggu hutan konservasi. Pemerintah bahkan memperbaikinya, termasuk hutan konservasi Bukit Soeharto.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.

“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Menteri PPN menjawab pertanyaan wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.

“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan.  Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Kepala Bappenas.

Ditegaskannya, hutan lindung yang ada di wilayah Kaltim tidak akan diganggu.

Baca juga: Design Ibu Kota Negara yang baru selesai minimal tahun 2020; Ibukota Negara pindah, ini jumlah penduduk di ibukota baru

Editor: Rahadih Gedoan