Connect with us

Sorotan

Sebaran hoax terkait isu Papua makin turun

Sudah 21 kabupaten di wilayah Provinsi Papua yang telah dibuka blokir atas layanan data internet

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menungkapkan bahwa sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua terus mulai menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah Uniform Resource Locator (URL) mencapai 72.500.

URL merupakan rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu dalam siaran persnya Jumat (06/09/2019) malam, menyampaikan bahwa distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu URL di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu URL di tanggal 1 September 2019, dan akhirnya 6.060 URL hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.

“Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung,” kata Ferdinandus.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua yang sudah kondusif, Pemerintah kembali membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Jumat (06/09/2019) pukul 22.30 WIT.

“Dengan tambahan dua kabupaten tersebut, maka sudah 21 kabupaten di wilayah Provinsi Papua yang telah dibuka blokir atas layanan data internet, setelah sebelumnya 19 kabupaten dibuka pada 4 September 2019,” kata Ferdinandus.

19 kabupaten di Provinsi Papua yang telah terlebih dahulu dibuka adalah kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Untuk 8 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo, menurut Ferdinandus, masih terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.

Sementara untuk wilayah Papua Barat, 3 kabupaten/kota yakni Kota Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang belum dibuka blokir layanan data internet, menurut Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo itu masih akan terus dipantau dalam satu atau dua hari ke depan.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Sorotan

Presiden Jokowi akomodir usulan tokoh Tanah Papua

1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus dipekerjakan di BUMN dan perusahaan swasta besar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019), berjanji akan membenahi banyak hal di Papua.

Di antaranya adalah akan memberikan kesempatan kepada 1000 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus untuk bisa bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar.

Menurut Presiden, BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan dipaksa merekrut mahasiswa lulusan asal Papua dan Papua Barat karena kalau lewat prosedur perekrutan akan lama.

“Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Jokowi.

Presiden juga akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil di Tanah Papua agar dapat juga ditempatkan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur masuk di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden.

Keluhan seperti ini, imbuhnya, hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain, yang utamanya berasal dari luar Jawa.

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua bisa dimekarkan hingga tiga provinsi. Undang-undang kelihatannya sudah mendukung namun perlu ada kajian.

Kalau mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya, duitnya nggak ada. Ya! Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi terkenal getol memberi perhatian kepada Papua. Dalam 5 tahun ini sudah 12 kali menginjakkan kaki di tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua. Padahal kalau ke provinsi lain, hanya 2 kali atau maksimal 3 kali.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com