Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak

Melindungi perempuan dan anak merupakan kewajiban negara.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita bina dengan baik agar dapat menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Demikian yang dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (10/09/2019).

Menteri Yohana menegaskan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak. Mereka harus mendapatkan hak untuk belajar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

“Jika kita selamatkan satu anak saja maka selamatlah masa depan bangsa Indonesia,” kata Menteri Yohana.

Melindungi perempuan dan anak, kata Menteri PPPA, merupakan kewajiban negara. Seluruh elemen masyarakat terutama Pemerintah Daerah juga harus menjadi garda terdepan untuk memenuhi hal tersebut.

zonautara.com
Menteri Yohana Yembise berbincang dengan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana.(Image: kemenpppa)

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengatakan, meskipun banyak ibu-ibu yang tergabung untuk menunjang perekonomian di Kepulauan Sangihe, tidak sedikit juga angka kekerasan dalam rumah tangga.

“Namun hal tersebut, sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang dengan banyaknya kegiatan sosisalisasi yang membangun komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dimulai dari keluarga,” ujar Bupati Jabes.

Ia percaya bahwa dengan mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak perempuan dan anak akan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap mereka. Jabes mengatakan, tingkat partisipasi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Kepualauan Sangihe cukup baik.

“Banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh ibu-ibu di sini. Jika anak-anak aktif dalam Forum Anak Daerah, ibu-ibu di sini aktif dalam kegiatan terkait Industri Rumahan. Tentunya komitmen dari ibu-ibu ini sangat baik mengingat dampaknya akan terasa bagi pengembangan dan pembangunan ekonomi khusunya perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kata Jabes.

Mendengar hal tersebut, Menteri PPPA merasa bahwapemberdayaan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan cukup baik. Tinggal bagaimana masyarakatnya juga dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut

“Perempuan di Kabupaten Sangihe harus bisa bangkit dan mampu menggali serta memanfaatkan potensi yang kalian miliki. Apalagi dengan adanya peluang dan wadah yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian perempuan,” ujar Menteri Yohana.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politik dan Pemerintahan

DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam

Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.

Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.

Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.

Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.

“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.

Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.

“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com