Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak

Melindungi perempuan dan anak merupakan kewajiban negara.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita bina dengan baik agar dapat menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Demikian yang dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (10/09/2019).

Menteri Yohana menegaskan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak. Mereka harus mendapatkan hak untuk belajar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

“Jika kita selamatkan satu anak saja maka selamatlah masa depan bangsa Indonesia,” kata Menteri Yohana.

Melindungi perempuan dan anak, kata Menteri PPPA, merupakan kewajiban negara. Seluruh elemen masyarakat terutama Pemerintah Daerah juga harus menjadi garda terdepan untuk memenuhi hal tersebut.

zonautara.com
Menteri Yohana Yembise berbincang dengan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana.(Image: kemenpppa)

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengatakan, meskipun banyak ibu-ibu yang tergabung untuk menunjang perekonomian di Kepulauan Sangihe, tidak sedikit juga angka kekerasan dalam rumah tangga.

“Namun hal tersebut, sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang dengan banyaknya kegiatan sosisalisasi yang membangun komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dimulai dari keluarga,” ujar Bupati Jabes.

Ia percaya bahwa dengan mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak perempuan dan anak akan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap mereka. Jabes mengatakan, tingkat partisipasi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Kepualauan Sangihe cukup baik.

“Banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh ibu-ibu di sini. Jika anak-anak aktif dalam Forum Anak Daerah, ibu-ibu di sini aktif dalam kegiatan terkait Industri Rumahan. Tentunya komitmen dari ibu-ibu ini sangat baik mengingat dampaknya akan terasa bagi pengembangan dan pembangunan ekonomi khusunya perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kata Jabes.

Mendengar hal tersebut, Menteri PPPA merasa bahwapemberdayaan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan cukup baik. Tinggal bagaimana masyarakatnya juga dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut

“Perempuan di Kabupaten Sangihe harus bisa bangkit dan mampu menggali serta memanfaatkan potensi yang kalian miliki. Apalagi dengan adanya peluang dan wadah yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian perempuan,” ujar Menteri Yohana.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Kartu Prakerja akan diluncurkan di Sulut bersama Bali dan Kepri

Total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar Kartu Prakerja segera dipercepat peluncurannya yang rencana akan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu: Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Kepulauan Riau (Kepri).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai  mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/02/2020), mengatakan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Presiden dan akan dilanjutkan pembentukan Project Management Office.

zonautara.com
Kartu Prakerja.(Image: zonautara.com/Rahadih Gedoan)

Menurut Menko Perekonomian, akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini. Dalam sistem tersebut juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, namun pelatihannya sendiri bisa offline.

“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Rencananya kartu prakerja ini, imbuhnya, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu. Pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50.000 sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” jelasnya.

Menurut Menko Perekonomian, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencana ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka. Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP terbanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit.

“Sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PU-Pera,” ujar Airlangga.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com