Connect with us

CARI TAHU

Begini ternyata aturan Cuti Melahirkan untuk CPNS

Merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhak atas cuti melahirkan. Namun, CPNS bersangkutan harus tetap memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Cuti melahirkan bagi CPNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan selama satu tahun dan surat keterangan dari dokter/rumah sakit, agar CPNS mendapatkan haknya atas cuti melahirkan namun tetap dapat memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Hal itu merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS, yang artinya CPNS berhak atas cuti melahirkan.

Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5; Pasal 36 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang antara lain menyebutkan:

  1. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun;
  2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan masa prajabatan;
  3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan;
  4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
  5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat diikuti satu kali;
  6. CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

CPNS wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama satu tahun; Prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti satu kali; dan CPNS berhak atas cuti melahirkan, cuti melahirkan diberikan PPK dengan memperhatikan keterangan dari dokter/rumah sakit dan kewajiban calon PNS untuk menjalani masa percobaan.

Pemberian cuti melahirkan bagi CPNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 325 ayat 3; Pasal 326 ayat 1 dan ayat 2; dan Pasal 340:

Lamanya cuti melahirkan adalah tiga bulan;

  1. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  2. Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  3. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CARI TAHU

Sudah rindu nge-mal dan nongkrong di kafe? Ini aturannya saat New Normal

Semuanya harus dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

ZONAUTARA.com – Masa karantina berbulan-bulan membuat kita lupa bagaimana rasanya jalan-jalan di mal dan nongkrong di kafe bersama teman-teman.

Nah, kini pemerintah tengah menyiapkan New Normal agar warga bisa beraktifitas kembali tapi dengan mematuhi aturan atau protokol penanganan covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan aturan tentang pedoman tatanan normal baru (New Normal) produktif dan aman Coronavirus Disease 2019.

Di dalamnya mengatur protokol kegiatan untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket, dan bank yang harus menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat tersebut.

Pusat perbelanjaan juga harus gencar-gencarnya mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless).

Pengelola mal harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada mengoperasikan kafetaria. Hal tersebut bertujuan untuk untuk mengurangi kontak langsung.

Menerapkan aturan jarak fisik, dan semua fasilitas berjarak satu meter dan lebih disarankan dua meter. Dan juga tetap dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Selain pusat perbelanjaan, salon dan spa juga sudah diijinkan beroperasi. Tetapi para pegawai harus menggunakan masker dan sarung tangan. Harus sering-sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.

Penerapan aturan juga berlaku untuk restorant dan kafe, dimana sesuai surat yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan saat kondisi normal, dan jumlah para pengunjung harus dibatasi.

Pemeriksaan kontrol ketat di setiap pintu masuk dan keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan.

Pengelola dan pegawai atau petugas juga harus negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes PCR/Rapid yang dilakukan pemilik atau dinas kesehatan setempat. Selain itu menggunakan masker, face shield dan sarung tangan selama beraktivitas.

Editor: Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com