Connect with us

Zona Bolmong Raya

Kepala Puskesmas di Bolmong diperiksa penyidik Tipidkor Polres Kotamobagu

Dugaan penyalahgunaan dana BOK Dinas Kesehatan tahun 2018

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang menjerat ratusan tenaga medis di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) bakal berujung pada persoalan hukum.

Terkait hal itu, sejumlah Kepala Puskesmas yang dibawahi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolmong dipanggil penyidik Tipidkor Satuan Reskrim Polres Kotamobagu.

Dalam surat dengan Nomor: B/363/IX/2019/Reskrim, tertanggal 19 September 2019 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada salah satu kepala Kepala Puskesmas dan Bendahara yang ditandatangani Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Kotamobagu, AKP Muhammad Fadly, tertulis kepala puskesmas dan bendahara puskesmas diminta hadir dan memberikan klarifikasi di ruang Unit IV Sat Reskrim Polres Kotamobagu, Senin (23/09/2019), sekitar pukul 09.00 Wita.

Dalam surat tersebut, juga disebutkan bahwa saat ini penyidik Tipidkor Satuan Reskrim Polres Kotamobagu sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan penyalahgunaan uang transportasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kebupaten Bolmong tahun anggaran 2018.

Sehingga untuk kepentingan penyelidikan perkara tersebut, Kepala Puskesmas dan Bendahara yang dipanggil agar membawa serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, di antaranya fotocopy RKA Puskesmas tahun 2018 secara utuh.

Masih dalam surat tersebut, rujukan permintaan klarifikasi berdasarkan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentaang KUHAP. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebgaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan surat perintah tugas Nomor: Prin-Gas/620/IX/2019/Reskrim, tanggal 05 September 2019.

Kepala Dinas Kesehatan Bolmong Sahara Albugis saat dimintai konfirmasi, membenarkan adanya pemanggilan sejumlah Kepala Puskesmas di Bolmong.

“Iya, benar. Mereka dimintai klarifikasi masalah TGR BOK. Tidak semua Puskesmas. Baru beberapa saja,” singkatnya saat hubungi via ponselnya, Senin (23/09/2019).

Sayangnya, Kasat Reskrim Polres Kotamobagu AKP Muhammad Fadly masih enggan berkomentar lebih perihal pemanggilan tersebut.

“Klarifikasi aja, ya?! Masih lidik. Nanti tunggu saja waktunya kita akan publis. Kalau sekarang belum, ya?!” jawab AKP Muhammad Fadly singkat melalui sambungan ponsel, Senin (23/9/2019).

Dari hasil pantauan wartawan media ini, sejumlah Kepala Puskesmas di Bolmong menyambangi Mapolres Kotamobagu, Senin (23/09/2019), sekira pukul 09.00 Wita dan langsung memasuki ruang Unit IV Tipidkor Polres Kotamobagu.

Salah satu Kepala Puskesmas yang sempat diwawancarai, mengaku dipangggil penyidik untuk dimintai klarifikasi terkait dana BOK tahun 2018.

“Masalah TGR atas kelebihan pembayaran pada kegiatan belanja operasional kesehatan tahun 2018 lalu,” kata Kepala Puskesmas yang enggan menyebutkan namanya.

Sekadar informasi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara atas pengelolaan keuangan Pemkab Bolmong tahun anggaran 2018, terdapat kelebihan pembayaran uang transport atas kegiatan belanja operasional kesehatan.

Jumlahnya pun tidak sedikit, yakni sekitar Rp 2,3 Miliar yang tersebar di 17 Puskemas di Bolmong. Atas temuan tersebut, berkonsekwensi pada pengembalian kerugian negara atas kelebihan pembayaran.

Penulis: itd

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com