Connect with us

ZONA DAERAH

Hibah Pilkada bertambah tak pengaruhi anggaran Perangkat Daerah

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Tomohon (DPRD) pada pertengahan September 2019 lalu.

Anggaran tersebut pun termasuk dengan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon yang akan dihelat September 2020 mendatang, dengan total anggaran sebesar Rp21,5 miliar.

Total anggaran tersebut terbagi untuk para penyelenggaran Pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga pihak keamanan.

Ternyata, anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon bersama DPRD tersebut dinilai minim untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon ini.

Hingga akhirnya, setelah melalui sejumlah pembahasan antara Pemkot Tomohon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pihak KPU dan Bawaslu, akhirnya disepakati adanya penambahan anggaran untuk dua institusi tersebut.

“Telah disepakati ada penambahan anggaran untuk KPU dan Bawaslu setelah dilakukan review,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Gerardus E Mogi, akhir pekan lalu.

Menurut Mogi, total anggaran untuk KPU sebesar Rp18.250.000.000 dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp15 miliar dan untuk Bawaslu sebesar Rp7.110.000.000 dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp4.800.000.000.

Mogi menjelaskan, penambahan anggaran untuk dana hibah Pilkada itupun tidak memengaruhi struktur anggaran Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tomohon.

“Memang dana transfer yang Pemkot Tomohon terima ada peningkatan, sehingga kita akan cover dari dana transfer yang ada. Pagu anggaran yang sudah tercover di Perangkat Daerah itu tidak akan berkurang, karena akan kita ambil dari kelebihan dana transfer yang kita dapatkan dari APBN 2020,” jelasnya.

Akibat penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tersebut, lanjut Mogi, APBD Tomohon tahun 2020 akan mengalami kenaikan.

“Jadi sebenarnya, kekurangan yang harus kita alokasikan untuk anggaran hibah kepada KPU dan Bawaslu itu sebenarnya masih bisa kita cover dari kelebihan dana transfer pusat sebagaimana yang dialokasikan pusat untuk Kota Tomohon,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait hibah Pilkada 2020, Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Tomohon Harold V Lolowang didampingi Kepala BPKPD, serta Ketua KPU dan Bawaslu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10/2019).

Dalam rakor tersebut, dibahas terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari setiap daerah yang belum melakukan penandatanganan. Namun begitu, Kota Tomohon pun termasuk salah satu daerah yang tidak lagi bermasalah terkait anggaran Pilkada 2020.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Wakil Rakyat

Formasi CPNS Sulut 519 Orang, Guru untuk daerah kepulauan

Penerimaan CPNS akan dibuka akhir Oktober 2019.

Bagikan !

Published

on

Komisi I saat berkunjung ke Kemenpan-RB, pekan lalu

Manado, ZONAUTARA.com – Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulawesi Utara di Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 akan dibuka di pekan ke tiga atau ke empat, bulan Oktober ini.

Untuk jatah formasi, menurut Ketua Komisi I, Vonny Paat adalah sebanyak 519. Dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 34, tenaga pendidikan 425 orang dan tenaga teknis 60 orang.

“Untuk tenaga teknis, kualifikasi yang dibutuhkan adalah pangan, lingkungan, pengelolaan, aset serta Pekerjaan Umum (PU),” ungkap Paat, Minggu (20/10/2019) malam.

Untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan, menurut Paat adalah dokter dan perawat.

“Sedangkan untuk tenaga guru akan disebar di sekolah SMA dan SMK terutama di wilayah kepulauan yang nantinya akan diatur oleh BKD masing-masing daerah,” ungkap Paat.

Sementara untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), menurut Paat belum akan ada penambahan di tahun ini.

“Jika ada seleksi, akan sama dengan seleksi CPNS, meski passing grade-nya berbeda atau diturunkan. Untuk seleksi nanti, berdasarkan tes kompetensi dasar. Yakni Wawasan Kebangsaan, Intelegensia Umum, Kepribadian dan selanjutnya passing grade,” terang Paat lagi.

Kamis (17/10/2019) pekan lalu, Paat bersama para personel komisi I, di antaranya Arthur Kotambunan, Winsulangi Salindeho, Imelda N Rewah, Muslimah Mongilong dan Johny Panambunan mendatangi kantor KemenPAN-RB mengkonsultasikan seleksi CPNS 2019 untuk Sulut. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com