Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Penerimaan CPNS dibuka 11 November, ada 152.286 formasi

Pemerintah tidak menerima tenaga administrasi kali ini.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pemerintah telah mengumumkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka mulai 11 November mendatang.

Sebanyak 152.286 formasi yang disediakan dalam penerimaan CPNS kali ini, dengan rincian 37.425 formasi di 68 Kementerian/Lembaga serta 114.861 formasi di 462 Instansi Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan, ada formasi sebanyak itu tidak ada formasi tenaga administrasi, karena jumlahnya saat ini sudah hampir separuh dari total PNS di Indonesia.

“Formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya,” kata Bima dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (29/10/2019).

Pendaftaraan penerimaan CPNS Tahun 2019 akan dilakukan secara daring (online) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 11 November 2019 mendatang.

Dalam masa pendaftaran tersebut, pelamar perlu menyiapkan untuk diunggah ke dalam portal SSCASN di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi.

Masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN.

Jika ditemukan kesulitan, pelamar dapat mempelajari informasi yang tertuang pada kanal Frequently Asked Question(FAQ) yang menyediakan jawaban atas persoalan yang umumnya menjadi kendala pelamar.

“Jikapun FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal helpdesk daring dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan,” jelas Bima.

Haria seraya menambahkan, dalam kanal tersebut akan tertuang sejumlah tahapan pengaduan yang dapat dilakukan pelamar untuk kemudian disampaikan solusinya oleh petugas helpdesk daring.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Jokowi: Kartu Pra-Kerja bukan program menggaji pengangguran

Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Implementasi program Kartu Pra-Kerja bukanlah untuk menggaji pengangguran. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan bukan menggaji pengangguran.

“Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” ujar Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Kartu Pra-Kerja, imbuhnya, merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Fokus pemerintah dalam Kartu Pra-Kerja ada dua. Yang pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui rescaling dan upscaling agar semakin produktif dan berdaya saing,” kata Jokowi.

Presiden menyampaikan, ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detil implementasi terutama soal pembentukan project management office yang akan mengelola program Kartu Pra-Kerja itu, kesiapan platform sistem digital dan proses alur bisnis, serta kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com